Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antrean Tak Panjang, Perpanjang STNK di Samsat Pulogadung Hanya 10 Menit

Kompas.com - 03/09/2015, 11:03 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com Wajah Purwanto (58) tampak semringah. Ia senang proses mengurus perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil miliknya selesai dengan cepat.

Ia tidak perlu menunggu lama ketika mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) mobilnya. Hal itu terjadi ketika ia mengurus hal tersebut di Kantor Samsat Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (2/9/2015).

Purwanto tak perlu mengantre lama karena warga yang datang mengurus perpanjangan STNK di Kecamatan Pulogadung tidak sebanyak di Kantor Samsat Jakarta Timur. Warga Pondok Bambu itu hanya perlu menunggu tidak sampai 10 menit.

Layanan Samsat yang berada di Kecamatan Pulogadung berada persis di sebelah Kantor Kas Bank DKI. Kantor Samsat tersebut terdiri dari tiga loket pelayanan, yakni bagian pendaftaran, pengeluaran notice, dan kasir, yang beroperasi dari pukul 08.00 hingga 15.00.

Purwanto pun mengaku senang dengan adanya layanan Samsat di kecamatan. Pasalnya, ia tidak perlu lagi mengantre lama untuk mengurus perpanjangan PKB.

"Prosesnya di sini lebih cepat. Antrenya juga enggak banyak. Ini saya lagi ngurus perpanjangan STNK mobil," ujarnya.

Purwanto mengaku mengetahui layanan Samsat di Kecamatan Pulogadung melalui spanduk saat membayar pajak mobil milik kerabatnya di Kantor Samsat Jakarta Timur yang berada di Kebon Nanas, Jatinegara, Selasa (1/9/2015) lalu.

"Waktu ke sana (Kantor Samsat Jakarta Timur) lihat spanduk kalau ada ini (layanan Samsat di Kecamatan Pulogadung). Lalu, coba ke sini deh biar enggak ngantre lama kalau mau urus," katanya.

Hanya tahunan

Kepala Unit Samsat Jakarta Timur AKP Mulyono menjelaskan, pihaknya melakukan hal tersebut untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Terlebih lagi, penambahan volume kendaraan di Jakarta semakin banyak, per harinya bisa mencapai 650-700 kendaraan bermotor.

"Pelayanan Samsat di Keca­matan Pulogadung hanya melayani perpanjangan STNK tahunan saja. Untuk pengurusan pajak lima tahun, tetap harus berada di Samsat induk," ungkapnya.

Adapun untuk pengurusan dimulai dengan pendaftaran dan pemberian formulir oleh petugas Samsat. Setelah formulir diisi, lalu dikembalikan untuk diinput petugas Dinas Pelayanan Pajak agar diverifikasi.

Setelah rampung, warga diminta membayar sejumlah nilai pajak ke kasir melalui Bank DKI. Selanjutnya, petugas akan mencetak notice atau surat setoran pajak daerah sebagai bukti.

"Jadi, kalau enggak antre, prosesnya dua menit juga sudah selesai. Sejauh ini, petugas kami sudah melayani 31 perpanjangan STNK," kata Mulyono.

Sementara itu, Camat Pulo­gadung Ahmad Hariadi menanggapi positif kecamatannya menjadi percontohan dalam sistem pelayanan PKB. Menurut dia, selain lokasi Kecamatan Puloga­dung yang strategis, kantornya juga telah dilengkapi dengan fasilitas dan sistem online yang memadai.

"Kantor kecamatan sini kan luas sehingga diharapkan mampu menampung warga yang datang. Apalagi Pulogadung penduduknya juga padat, kendaraan banyak, jadinya sangat bermanfaat ada layanan Samsat di sini," urainya.

Mulyono menambahkan, untuk wilayah DKI Jakarta, saat ini tercatat ada lima kecamatan yang memiliki layanan Samsat. Hanya saja, baru Samsat Kecamatan Pulogadung yang beroperasi.

Sementara itu, untuk kecamatan lainnya, seperti Penjaringan (Jakarta Utara), Kemayoran (Jakarta Pusat), Kebon Jeruk (Jakarta Barat), dan Pasar Minggu (Jakarta Selatan), pelayanan Samsatnya belum beroperasi. (jhs)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com