Ini Empat Dinas DKI yang Paling Sering "Diubrak-abrik" Ahok

Tepatnya pada Januari 2015 lalu, Ahok (sapaan Basuki) telah melakukan perombakan besar-besaran dalam jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ketika itu, Ahok sudah mewanti-wanti pegawai negeri sipil (PNS) untuk serius bekerja. Sebab, mereka semua sedang berada dalam sebuah permainan ular tangga. Ahok pun memberi warning kepada para PNS agar tidak "main-main" lagi selama masa kepemimpinannya.

"Kalau ada pejabat eselon yang jadi 'pemain', selama ini mereka tidak khawatir karena pasti hanya dimutasi ke jabatan yang eselonnya sama. Tapi, jangan salah, Bapak dan Ibu, kita mulai 'permainan ular tangga' di DKI," kata Ahok saat itu.

Hal tersebut bertujuan agar pembangunan bisa cepat terwujud. Siapa saja yang dinilai memperlambat target yang sudah dibuat akan dicopot dan digantikan oleh orang lain. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan PNS tersebut.

Jajaran kepala dinas pun tidak masuk dalam pengecualian. Jika diteliti, hampir semua dinas yang ada dalam pemerintahan DKI Jakarta tidak luput dari pantauan Ahok.

Kepala dinas masing-masing satuan kerja perangkat daerah hampir pernah dicopot dengan berbagai alasan. Namun, ada beberapa dinas yang mengalami perombakan paling sering sampai lebih dari tiga kali.

Berikut ini adalah dinas-dinas yang sering mengalami perombakan pada pucuk jabatannya:

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Udar Pristono saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kejaksaan Agung menetapkan Pristono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun.

Dinas Perhubungan DKI menjadi SKPD yang paling sering membuat Ahok kesal, bahkan marah. Bukan satu kali Ahok mengungkapkan kemarahannya terhadap dinas ini kepada media. Tidak heran jika dinas ini menjadi SKPD yang paling sering dirombak Ahok.

Ketika Jokowi dan Ahok masuk dan mulai memimpin Jakarta, Dinas Perhubungan dipimpin oleh mantan PNS DKI Udar Pristono.

Dalam perjalanannya, Pristono dirotasi menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebelum akhirnya menjadi tersangka dalam kasus pengadaan transjakarta. Posisinya pun diganti oleh Muhamad Akbar.

Akan tetapi, posisi Akbar pun diganti pada perombakan besar-besaran Januari lalu. Akbar dinilai lambat dalam melakukan kebijakan. Salah satunya, Akbar tak berani menghentikan operasional APTB.

"Kemarin (saat kepemimpinan Pristono dan Akbar), saya sudah bilang sama Dishub DKI untuk stop operasi APTB, ternyata enggak jalan. Kalau Kadishub sekarang enggak bisa menjalankan lagi, saya ganti lagi Kadishubnya," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (6/1/2015).

Setelah Akbar, posisi kepala Dinas Perhubungan DKI diisi oleh Benjamin Bukit yang merupakan wakil Akbar dulu. Kepada Benjamin, Ahok menaruh harapan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan dengan cepat.

Akan tetapi, harapan Ahok seakan pupus. Sebab, sudah sering kali Ahok mengungkapkan kemarahannya kepada Benjamin. Ahok pada waktu itu juga telah berulang kali mengancam Benjamin dipecat dari jabatannya. Hal itu disebabkan Benjamin dinilai tidak tegas menindak angkutan umum yang mengetem sembarangan, lambatnya lelang ERP, tidak ada sanksi yang diberikan kepada pengelola taksi Uber, serta parkir liar yang masih memadati Ibu Kota.

Akhirnya, dia pun dianggap gagal dan dicopot dari jabatannya pada Jumat (3/7/2015) lalu. Posisi Benjamin sampai saat ini diisi oleh Andriyansah. Andriyansah dulunya menjabat sebagai Asisten Sekretaris Kota Jakarta Timur bidang pemerintahan.

Setelah dilantik, Andriyansyah berjanji segera menuntaskan sejumlah program di instansinya yang belum tertangani. Program-program itu antara lain menindak angkutan kota yang mengetem di sembarang tempat, parkir liar, dan mempercepat penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto

Dinas lain yang cukup sering dirombak dan menjadi sorotan saat pemerintahan Jokowi-Ahok adalah Dinas Pendidikan DKI. Pada awal kepemimpinan Jokowi-Ahok, kepala Dinas Pendidikan ditempati oleh Taufik Yudi Mulyanto.

Akan tetapi, Taufik dicopot dari jabatannya pada Februari 2014 lalu. Dia dijadikan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) oleh Jokowi. Saat itu, Ahok menilai, Taufik kurang bersikap tegas dalam menindak anak buahnya yang membandel.

Ketika itu, perilaku memungut pungli orangtua murid dan pungli lainnya masih belum bisa dihilangkan oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, dan PNS Dinas Pendidikan lainnya. Menurut Basuki, Taufik membiarkan anak-anak buahnya untuk tetap melanggar peraturan.

Selain itu, Ahok menilai, Taufik tidak bisa memotong besarnya alokasi anggaran untuk pos yang tidak perlu. Tidak tegas, itulah penilaian Jokowi-Ahok terhadap Taufik saat itu.

"Pak Taufik itu baik, tetapi dia enggak berani mengubah sistem dan memotong anggaran," ujar Ahok saat itu.

Setelah itu, posisi Taufik pun diisi oleh Lasro Marbun yang semula menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana. Pada masa Lasro, Ahok tidak segan-segan memuji kinerja Lasro yang dia anggap begitu memuaskan. Ahok memuji Lasro yang pernah menyelamatkan anggaran pendidikan sekitar Rp 2 triliun dari penggelembungan maupun pemborosan anggaran 2013.

Selain itu, Lasro juga dianggap telah berhasil merampingkan banyaknya jabatan di Dinas Pendidikan, seperti penghapusan jabatan pengawas sekolah tingkat kecamatan dan Pusat Pelatihan Kejuruan.

Akan tetapi, Lasro ternyata merasa stres menjadi kepala dinas di Dinas Pendidikan DKI. Sebab, anak buah yang dia miliki begitu sulit diatur. Lasro sempat berniat mengundurkan diri. Sampai akhirnya, Lasro diganti oleh Arie Budhiman yang merupakan mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pergantian itu terjadi pada perombakan besar-besaran Februari 2015 lalu. Lasro pun diangkat menjadi Kepala Inspektorat DKI.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin

Pada awal pemerintahan Jokowi-Ahok, Ahok menemukan permasalahan sampah yang cukup mengganggu di DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk yang mencapai hampir 10 juta jiwa merupakan salah satu daerah dengan angka penghasil sampah tertinggi.

Dalam sehari, sampah warga Ibu Kota mencapai lima ton. Buntutnya, sering kali dijumpai penumpukan sampah di sejumlah titik yang telat atau tak ditangani dengan segera.

Kondisi ini mengganggu, baik secara estetika maupun bau busuknya yang menusuk hidung. Atas hal ini, akhirnya Jokowi-Ahok memberikan "kejutan" dengan mengganti Kepala Dinas Kebersihan DKI saat itu, Eko Bharuna. Selain alasan tersebut, penggantian Bharuna juga disebabkan usianya yang sudah memasuk usia pensiun.

"Pak Bharuna kan sudah 35 tahun mengurusi sampah, sudah pensiun ya kami ganti. Kami harap penyegarannya lebih bagus," ujar Ahok.

Bharuna pun diganti oleh wakilnya saat itu, Unu Nurdin. Akan tetapi, Unu pun kembali diganti pada Februari 2014. Salah satu penyebab dicopotnya Unu adalah terkait kasus pengadaan truk sampah yang seharusnya menjadi program Dinas Kebersihan DKI saat itu.

Ahok kesal Unu tidak menganggarkan 200 truk sampah dalam APBD 2014. Selain itu, Ahok juga kesal karena Unu dianggap berbohong.

Unu mengaku bahwa anggaran tersebut dicoret pada saat di DPRD. Padahal, anggaran itu sudah dicoret saat prosesnya masih ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Alasannya ialah karena Unu tidak bisa menjelaskan dengan baik manfaat truk tersebut.

Akhirnya, Saptastri Ediningtyas pun ditunjuk untuk menggantikan Unu. Akan tetapi, Ahok masih berpendapat bahwa kinerja Tyas (sapaan Saptastri) masih kurang baik dan tidak tegas. Akhirnya, Tyas pun kembali diganti oleh PNS lain, Isnawa Aji, yang menjabat hingga saat ini.

Isnawa Aji dulunya merupakan Wakil Kepala Dinas Kebersihan. Setelah dicopot dari jabatan kepala dinas, Tyas sempat turun jabatan menjadi staf. Namun, tidak lama kemudian, dia dilantik kembali menjadi Kepala Perpustakaan Kepulauan Seribu.

KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan

Sebenarnya, Dinas Pekerjaan Umum DKI tidak begitu sering mengalami perombakan. Akan tetapi, fungsi dan tugas pokoknya membuat Dinas PU sering mendapatkan sorotan.

Pada awal pemerintahan Jokowi-Ahok, kepala Dinas Pekerjaan Umum diisi oleh Manggas Rudi Siahaan. Sebelum Manggas akhirnya diganti oleh Ahok, sebenarnya Jokowi sempat mempertahankan Manggas. Sebab, Jokowi melihat Manggas adalah pejabat yang mau bekerja dan rajin.

Akan tetapi, ketika Ahok menjadi Pelaksana Tugas (Plt), Manggas Rudi diganti. Alasannya, Ahok mengaku tak habis pikir mengapa Manggas menolak pembayaran penagihan proyek Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI) tahap ketiga kepada pihak ketiga, PT Brantas Adipraya.

Manggas yang memiliki wewenang penuh untuk menandatangani proyek pengerukan 13 sungai itu justru mengalihkan wewenang kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU DKI. Akibat penolakannya itu, pihak ketiga merugi hingga Rp 100 miliar dan pengerjaan proyek JEDI terhambat.

"Kepala (Dinas PU) enggak mau tanda tangan, makanya kami ganti biar (kepala dinas) baru lebih cepat bergerak," kata Basuki.

Manggas Rudi pun diganti oleh wakilnya, Agus Priyono. Akan tetapi, saat perombakan besar-besaran pada Februari 2015 lalu, struktur Dinas PU pun dipecah menjadi dua SKPD. Dinas PU dipecah menjadi Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga. Agus pun melanjutkan jabatannya menjadi Dinas Tata Air sebelum akhirnya dia diganti oleh mantan Bupati Kepulauan Seribu Tri Joko Sri Margianto.

Mengapa sering dirombak?

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika mengakui bahwa dinas-dinas tersebut memang sering dirombak untuk perbaikan. Agus menjelaskan, ada alasan tersendiri kenapa dinas tersebut menjadi sering dirombak oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Agus mengatakan, dinas yang sering dirombak biasanya memiliki fungsi berhubungan langsung dengan masyarakat. Dampak yang terjadi jika dinas tersebut gagal akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Seperti Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, itu semua kan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat," ujar Agus.

Agus mengambil contoh mengenai pelayanan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. Permasalahan macetnya jalanan merupakan kisah klasik yang selalu dikeluhkan masyarakat. Jika pemimpin di dinas tersebut tidak mampu melakukan upaya-upaya penyelesaiannya, keluhan masyarakat pun akan terus berlanjut.

Begitu pula dengan Dinas Pendidikan DKI. Menurut Agus, Dinas Pendidikan juga memiliki tanggung jawab pekerjaan besar karena berkaitan langsung dengan pelayanan warga. Dinas Pendidikan DKI harus memiliki cara jitu agar Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran.

Permasalahan pelajar lain seperti perundungan saat orientasi juga menjadi hal yang tidak boleh luput dari perhatian. "Jadi, rata-rata memang dinas yang langsung terkait dengan masyarakat," ujar Agus.