Ahok: Tukang Sapu Saja Diberi Gaji UMP, Masa Guru Honorer Tidak?

Kompas.com - 15/09/2015, 18:27 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama wawancara wartawan seusai memberi sambutan dalam Seminar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama wawancara wartawan seusai memberi sambutan dalam Seminar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) "Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan", di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (15/9/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ikut angkat bicara perihal aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan guru honorer di Gedung DPR RI, Selasa (15/9/2015). Basuki mengaku sudah tidak memiliki masalah dengan guru honorer. 

"DKI sih sudah selesai masalahnya. Sebetulnya, masalah honorer ini sudah terjadi waktu saya masih jadi anggota Komisi II (DPR RI), makanya di dalam UU ASN (Aparatur Sipil Negara), kami sudah mengakomodasi dengan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (15/9/2015). 

Pendekatan PPPK, lanjut dia, diambil agar para honorer bisa mendapat uang pensiun. Menurut dia, honorer tidak berhak mendapat uang pensiun. Namun, karena banyak honorer yang berusia lanjut dan sulit menjadi PNS (pegawai negeri sipil), pendekatan PPPK digunakan. (Baca: "Kita ke Sini Menuntut Hanya Satu, Harga Mati Jadi PNS")

Aturan PNS serta PPPK itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Dengan pola yang ada di UU tersebut, penting diatur kenapa orang ingin jadi PNS karena ada jaminan asuransi, jaminan hari tua pensiun. Nah di PPPK, semua unsur itu dipenuhi juga. Jadi, tidak ada perbedaan, hanya dia (PPPK) memang enggak bisa pegang keuangan, tetapi kami di Komisi II itu pendekatan kesejahteraan yang penting dia sejahtera," kata pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI telah menerapkan sistem pembayaran honor sebesar upah minimum provinsi (UMP).

Pemberian honor itu diberikan kepada pekerja harian lepas (PHL) dan pekerja prasarana sarana umum (PPSU).

"Tukang sapu saja diberi gaji UMP, masa guru honorer dan guru bantu tidak (diberi gaji UMP)? Pasti dapat (gaji) UMP. Kalau dia tes seleksi enggak lolos, nanti dia saya pindahkan ke PPPK itu tadi," kata Basuki.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Megapolitan
Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Megapolitan
Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Megapolitan
Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Megapolitan
800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

Megapolitan
Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Megapolitan
Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Megapolitan
Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Megapolitan
Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X