Ketimbang Gratiskan Transjakarta, Ini yang Harus Dilakukan oleh DPRD

Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia Yoga Adwinarto menilai, cara yang bisa dilakukan oleh DPRD adalah dengan memfasilitasi agar pengusaha-pengusaha angkutan bus reguler bisa bergabung dan terintegrasi dengan transjakarta.

Dengan demikian, layanan transjakarta bisa diperluas hingga ke angkutan reguler. "DPRD bisa fasilitasi pertemuan dengan pengusaha angkutan bus sedang dan mikrolet untuk dorong mereka upgrade layanan mereka dan terintegrasi dengan transjakarta," kata Yoga kepada Kompas.com, Rabu (16/9/2015). (Baca: Ingin Gratiskan Transjakarta, Taufik Dinilai Tidak Memahami Masalah Angkutan Umum)

Menurut Yoga, membuat layanan angkutan umum yang andal dan berkualitas itu jauh lebih menantang dan sulit ketimbang menggratiskan layanan transjakarta.

Terlebih lagi, kata dia, warga Ibu Kota pada dasarnya tidak pernah mempermasalahkan harga tiket layanan transportasi. Yang terpenting, kata dia, adalah bagaimana layanan transportasi itu dapat melayani dengan nyaman, aman, dan selamat.

"Warga Jakarta dipaksa bayar Kopaja AC Rp 5.000 atau APTB Rp 9.500 tidak masalah asalkan manfaatnya jelas," ujar Yoga. (Baca: DPRD Tantang Transjakarta Gratiskan Harga Tiket dengan Naikkan PSO)

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik melontarkan rencana ingin menaikkan anggaran public service obligation (PSO) untuk PT Transjakarta.

Hal itu bertujuan untuk menggratiskan layanan bus transjakarta. Menurut Taufik, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk bisa menggratiskan layanan bus transjakarta. Ia menyarankan agar kenaikan PSO dilakukan secara bertahap.

"Jadi, ini pelan-pelan dong, kita berupaya memberikan gratis kok untuk rakyat, bukan tidak bayar, tetapi kita yang membiayai," kata Taufik seusai rapat KUA-PPAS dengan PT Transjakarta, Rabu siang.