Sodetan Ciliwung-KBT Dimulai Awal November

Hal ini disampaikan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Jakarta Timur, Sofian Taher.

Menurut Sofian, proyek yang seharusnya berjalan September ini, terpaksa molor jadi November lantaran masalah pembebasan lahan. "Kami mendapat kemungkinan pertengahan atau awal November itu proyek harus sudah mulai dari inlet-nya. Saya katakan lagi, kemungkinan awal November, suka atau tidak suka, proyek ini harus dilaksanakan," kata Sofian kepada warga dalam sosialisasi.

Sofian mengimbau, warga yang memiliki sertifikat dapat melaporkan kepada pihak kelurahan. Menurut dia, pemerintah akan melakukan penggantian kepada warga yang memiliki surat sah atas lahan setempat.

"Kalau ada bukti kepemilikan dan sertifikat silakan ajukan ke kami untuk diganti pemerintah," ujar Sofian.

Namun, lanjut Sofian, warga yang tidak memiliki surat atau yang menempati lahan negara, maka tidak akan diberikan penggantian.

Sofian mengatakan, hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang salah satunya mengatur bahwa tanah negara atau aset BUMN tidak boleh diganti rugi.

"Setiap kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum bagi masyarakat yang terkena di lahan negara, tidak akan diganti rugi tetapi akan direlokasi di rusun," ujar Sofian.

Dia meminta warga untuk memahami hal ini. Sebenarnya, menurut Sofian pemerintah daerah berkeinginan untuk melakukan ganti rugi. Tetapi, undang-undang melarang hal itu.

Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Fikri mengatakan, ada sekitar 47 bidang lahan di RW 14 dan 48 bidang lahan di RW 05 yang bakal terkena dampak sodetan.

Ada sekitar 96 bangunan di dua RW itu yang terdampak. Sementara itu, hanya tersisa satu RW lagi yakni di RW 04 Bidaracina yang belum diketahui datanya lantaran warga belum ada kesepakatan dengan warga.

Fikri berharap, warga yang tak memiliki surat-surat dapat bersedia direlokasi ke rusun. "Kita tidak akan meninggalkan Bapak Ibu. Namun memang, kesulitannya karena yang Bapak Ibu tinggal tidak ada suratya. Akhirnya, dipilih relokasi ke rusun terdekat. Bagi yang berada di atas tanah negara, akan disediakan rusun," ujar Fikri.