Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Gaji Gubernur DKI Memang Kecil...

Kompas.com - 28/09/2015, 20:22 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyetujui usulan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik untuk menaikkan gaji gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga nantinya gaji anggota Dewan juga ikut meningkat. 

"Saya sih oke-oke saja mau naik gaji berapa. Gaji gubernur DKI memang kecil, enggak besar, tetapi enggak jelek-jelek banget," kata Basuki di Balai Kota, Senin (28/9/2015). 

Sebab, gubernur juga mendapat 0,1 persen dari nilai pendapatan asli daerah (PAD). Nilainya mencapai 10 kali lipat gaji pokok yang diterima.

Kemudian, gubernur juga mendapat dana operasional dan dana rumah tangga. Harus ada keseimbangan jika gaji pejabat meningkat, yakni dengan melakukan pembuktian harta terbalik.

Pernyataan Basuki itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi. (Baca: Taufik: Kalau Gaji Dewan Mau Naik, Gaji Ahok Juga Harus Naik)

Dalam peraturan itu disebutkan, jika harta seorang pejabat publik tidak sesuai dengan biaya hidup dan pajak yang dibayar, hartanya akan disita negara dan dia dinyatakan sebagai seorang koruptor.

"Tetapi, aturan itu tidak dilakukan sampai hari ini. Saya sudah katakan, dari presiden, menteri, bupati, wali kota mau naik gaji seperti dirut BUMN enggak apa-apa. Tetapi, harus ada pembuktian harta dan semua pejabat harus bisa membuktikan hartanya dari mana, harus adil. Jangan naik gaji, tetapi nilep-nya masih jalan," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.   

Pembuktian harta terbalik itu juga mencegah para pejabat menyalahgunakan anggaran. Sebab, lanjut dia, tak sedikit pejabat yang gaya hidupnya mewah, mampu membeli rumah mewah, menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke luar negeri, dan lain-lain.

"Kalau Dirut Bank Mandiri mah jangan heran karena gaji dia sebulan bisa Rp 250 juta. Ada gaji ke-13, ada bonus gaji bulan ke-3 dan ke-4. Dirut Ancol juga bisa dapat Rp 2 miliar-Rp 3 miliar per tahun, kerja lima tahun bisa dapat Rp 10 miliar. Tetapi, mereka beda dong sama kita dan PNS, hal-hal itu yang harus diluruskan," kata Basuki.

Sebelumnya, Taufik menegaskan gaji pokok anggota DPRD tidak bisa naik seperti tunjangan perumahan yang mereka usulkan.

Sebab, gaji pokok anggota Dewan mengikuti gaji pokok Basuki. Gaji Dewan, kata dia, hanya 75 persen dari gaji gubernur. "Kalau gaji Dewan mau naik, gaji Ahok juga harus naik," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulah Meresahkan Wanita di Depok, Mengaku Malaikat lalu Paksa Warga Beri Uang Sambil Marah-marah

Ulah Meresahkan Wanita di Depok, Mengaku Malaikat lalu Paksa Warga Beri Uang Sambil Marah-marah

Megapolitan
Anies Baswedan Siap Ikut Pilkada Jakarta 2024, PKS Tunggu Keputusan DPP

Anies Baswedan Siap Ikut Pilkada Jakarta 2024, PKS Tunggu Keputusan DPP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Karyawan Toko Terkait Perampokan 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Akan Periksa Karyawan Toko Terkait Perampokan 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Formula E Jakarta Ditunda Tahun Depan, Heru Budi: Nanti Tanya Gubernur yang Baru

Formula E Jakarta Ditunda Tahun Depan, Heru Budi: Nanti Tanya Gubernur yang Baru

Megapolitan
'Malaikat' Mampir 7 Kali ke Rumahnya, Warga: Dikasih Rp 50.000 Minta Rp 200.000, Enggak Puas

"Malaikat" Mampir 7 Kali ke Rumahnya, Warga: Dikasih Rp 50.000 Minta Rp 200.000, Enggak Puas

Megapolitan
Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Megapolitan
Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Megapolitan
Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Megapolitan
Politikus Gerindra Sebut Ada yang 'Meriang' dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Politikus Gerindra Sebut Ada yang "Meriang" dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Megapolitan
Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Megapolitan
Pilu Wanita di Tangsel, Dipukuli Pacar hingga Babak Belur dan Disekap gara-gara Hilangkan Ponsel

Pilu Wanita di Tangsel, Dipukuli Pacar hingga Babak Belur dan Disekap gara-gara Hilangkan Ponsel

Megapolitan
Ruang Sauna di Jakarta Barat Diduga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Ruang Sauna di Jakarta Barat Diduga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com