Ahok: Kenapa DPRD Tidak Bentuk Pansus Bantargebang?

Padahal, lanjut dia, sudah ada audit investigasi BPK yang menyebut pengelola TPST Bantargebang, PT Godang Tua Jaya, melakukan wanprestasi. 

"Kok enggak ada pansus Bantargebang sih?" tanya Basuki di Pasar Taman Puring, Jakarta, Jumat (30/10/2015). 

Seharusnya, DPRD membentuk pansus pengelolaan TPST Bantargebang. Pasalnya, tiap tahunnya, ratusan miliar anggaran DKI mengalir ke PT GTJ.

Sementara itu, PT GTJ terbukti melakukan wanprestasi dan tidak melakukan teknologi yang disepakati dalam kontrak kerja sama.

Tak hanya permasalahan itu, Basuki juga mempertanyakan tak adanya pansus temuan penyalahgunaan anggaran dalam pos Dinas Pendidikan.

Padahal, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tersangka atas pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD Perubahan 2014.

"Scanner dan UPS ada enggak temuan? Sudah ada yang mau masuk penjara lagi. Ada enggak pansus? Kagak ada," kata Basuki. 

Lagi pula, lanjut dia, tidak ada pengadaan UPS dan teknologi lainnya di dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2016.

Seharusnya, DPRD turut mencari anggaran siluman yang muncul di APBD DKI.

"Jaksa sudah bilang siluman dan diakui sama Pak Alex Usman kalau (anggaran siluman) ini diatur DPRD, sengaja dimunculin anggaran itu."

"Kalau (pembelian sebagian lahan) RS Sumber Waras ada enggak di dalam KUA-PPAS Perubahan 2014? Ada, bersama dengan DPRD mutusin belinya, kok malah itu yang dipansusin?" tanya Basuki.