Program HAM Diintegrasikan dalam Layanan Publik di Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan tentang hak asasi manusia (HAM) di Jakarta akan dapat ditangani dengan cepat oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Masalah tentang HAM kini diintegrasikan dengan aplikasi layanan publik di DKI seperti Jakarta Smart City atau clue.

Dalam launching program dan seminar tentang HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini menjalin kerja sama dengan institusi kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara mengenai HAM.

Acara yang digelar di halaman Mapolres Metro Jakarta Utara itu dihadir Kepala Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan tamu undangan lainnya.

Kepala Polres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Susetio Cahyadi mengatakan, melalui program ini diharapkan persoalan HAM yang ada dapat ditangani dengan cepat. Salah satunya yakni menindak lanjuti laporan warga lebih cepat.

"Ini tujuan Polres Metro Jakarta Utara mencanangkan program HAM di layanan publik," kata Susetio, dalam pidatonya, Senin (2/11/2015).

Susetio mengatakan, bersamaan dengan ini, jajarannya meluncurkan program safe house. Program ini yakni membentuk tempat pengaduan di masyarakat yang nantinya akan terintegrasi dengan command center di Polres Jakarta Utara.

Dari safe house, kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat, akan dilaporkan langsung ke command center. Operator di command center akan meneruskan laporan dari safe house kepada petugas polisi terdekat.

"Jadi ini nanti terintegrasi dengan Jakarta Smart City yang digagas Pak Gubernur. Nanti laporan dari safe house atau anggota Pokdar bisa ditindak lanjuti dengan cepat," ujar Susetio.

Selain untuk kepentingan warga, kerja sama dengan Komnas HAM juga diharapkan meningkatkan pemahaman anggota di jajarannya mengenai kesadaran akan HAM. Agar dalam bertindak anggota polisi tidak terjerat pelanggaran HAM.

"Jadi menitik beratkan pada sumber daya manusianya, agar lebih paham mengenai masalah HAM," ujar Susetio.

Polisi paling banyak diadukan

Ketua Komnas HAM Nurcholis mengatakan, lembaga kepolisian menempati urutan pertama sebagai lembaga yang paling sering diadukan masyarakat terkait masalah HAM disusul pemerintah daerah pada posisi kedua.

"Dalam lima tahun terakhir bahwa kepolisian adalah lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Data ini bukan rekayasa karena sumbernya dari masyarakat," ujar Nurcholis.

Dengan kerja sama ini, diharapkannya oknum polisi yang terjerat kasus pelanggaran HAM dapat dicegah. Pihaknya menitikberatkan pada pendidikan anggota polisi yang masih berpangkat bawah.

"Kami ingin agar pimpinan polisi dapat meningkatkan pemahaman HAM di satuan wilayahnya," ujar Nurcholis.