Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Jumat Ini Ada Pemecatan Kepala Dinas

Kompas.com - 24/11/2015, 13:53 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan ada perombakan pejabat eselon akhir pekan ini.

Perombakan ini merupakan buntut penyisiran rancangan anggaran yang telah dilakukan Basuki beberapa hari belakangan. 

"Malahan Jumat ini akan ada pemecatan kepala dinas lagi," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (24/11/2015). 

Basuki enggan menjelaskan detail jumlah kepala dinas yang akan dijadikan staf. Basuki menuding masih banyak oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang mencoba "bermain" anggaran.

"Ini ada 40.000-an kegiatan pengadaan barang, kamu sanggup enggak pelototin (mata anggaran) satu-satu?"

"Ini rata-rata penunjukan langsung, penunjukan langsung, penunjukan langsung bisa sampai Rp 1 triliun. Tunjuk langsung tuh bagi-bagi (komisi)," kata Basuki.

Kemudian, masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang menyusun anggaran melalui Microsoft Excel sehingga mudah diubah-ubah.

Tak mau ada anggaran siluman, Basuki menyisir rancangan anggaran yang terdapat di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI.

Banyak rancangan anggaran yang harus dipangkas, seperti pembelian alat tulis kantor yang jumlahnya mencapai Rp 500 miliar untuk semua SKPD.

"BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga menyalahkan kami kenapa KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Anda sekarang ada angka. Kemendagri juga bilang yang sama."

"Justru gue tanya sama lo, 'Kenapa BPK waktu gue belum jadi Gubernur belum pernah mempermasalahkan (anggaran)? Sampai dapat WTP (wajar tanpa pengecualian) lagi'," kata Basuki. 

"Lalu, kenapa Mendagri enggak pernah mempermasalahkan APBD DKI yang salah total cara nyusunnya? Itu jawab saya dong," kata Basuki.  

Sejak Rabu (18/11/2015), Basuki telah menyisir rancangan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Pendidikan DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan DKI, Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Kemudian, hari ini Basuki menyisir anggaran Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com