Ahok Dianggap Selalu Punya Standar Penilaian Menurut Dirinya Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta A Syarif yakin, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah melakukan penilaian dengan benar terkait provinsi yang melakukan keterbukaan informasi publik.

Di sisi lain, Syarif pun menyatakan tidak heran dengan sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang cenderung tidak menerima hasil penilaian tersebut. (Baca: Ahok Heran Jakarta Tak Masuk 10 Besar Provinsi yang Lakukan "Open Data")

"KIP punya standar penilaian dengan metode ilmiah yang berlaku untuk semua provinsi. Sementara itu, Ahok selalu punya standar penilaian menurut dirinya sendiri. Padahal yang menilai itu kan harusnya orang lain," ujar Syarif di Gedung DPRD DKI, Rabu (16/12/2015).

Syarif kemudian menyamakan tindakan Ahok dengan saat ketika ia tidak menerima hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengadaan lahan yang dibeli dari RS Sumber Waras.

"Padahal BPK kan punya standar, tetapi Ahok punya standar menurut dirinya sendiri," ujar Syarif.

Sebelumnya, KIP merilis daftar 10 provinsi yang dianggap paling baik dalam melakukan keterbukaan informasi publik. Tak ada DKI Jakarta dalam daftar tersebut. (Baca: Ini 10 Daerah dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik)

Berdasarkan rilis dari KIP, 10 provinsi yang telah melakukan keterbukaan informasi publik adalah Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206).