Kompas.com - 17/12/2015, 07:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai mengikuti Rapat Banggar DPRD DKI, Kamis (10/12/2015). KOMPAS.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai mengikuti Rapat Banggar DPRD DKI, Kamis (10/12/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Selamat Nurdin menilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama lelah karena banyak warga Jakarta yang mengeluh langsung kepadanya.

Menurut dia, kejadian itu merupakan bukti masyarakat tidak percaya dengan pegawai negeri sipil (PNS) DKI di bawah Ahok (sapaan Basuki).

"Sekarang ini ada fenomena karena masyarakat ingin cepat selesai masalahnya dan enggak percaya sama birokrasi, mereka semua langsung ke Gubernur," ujar Selamat ketika dihubungi, Rabu (16/12/2015).

"Yang ada sekarang Gubernur overload. Menurut saya Gubernur overload. Sehingga responsnya seringkali tidak terduga."

Apalagi, kata Selamat, permasalahan yang dilaporkan kepada Ahok merupakan permasalahan yang teknis sekali. Padahal, biasanya setingkat gubernur hanya memikirkan masalah-masalah strategis saja.

Selamat berpendapat, Ahok seharusnya membuat sistem pelaporan secara bertingkat. Warga tidak perlu langsung melapor kepada Gubernur tetapi bisa ke tingkat suku dinas terlebih dahulu.

Hal ini mengacu kepada kejadian seorang perempuan yang disemprot Ahok ketika melaporkan adanya praktik tarik tunai dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Pasar Koja, Jakarta Utara.

Saat melapor kepada Ahok, perempuan bernama Yusri Isnaeni itu dituding maling dan diancam akan dipenjarakan.

Yusri yang tidak terima dipermalukan Ahok akhirnya melapor kepada Polda Metro Jaya. Yusri menuntut Ahok uang sebesar Rp 100 miliar.

Selain Yusri, sebenarnya banyak warga Jakarta lain yang mengadu langsung kepada Ahok. Biasanya, mereka menunggu Ahok tiba di Balai Kota pada pagi hari dan menggunakan kesempatan itu untuk melapor. Tidak jarang, warga-warga yang komplain itu justru dimarahi oleh Ahok.

Selamat mengatakan, Ahok tidak bisa terus-menerus menampung komplain dari masyarakat dengan cara seperti itu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, masa Menolak

Ada Sekolah Tolak Tes Pelacakan Covid-19, Wagub: Itu Program Pemprov, masa Menolak

Megapolitan
Hujan Deras Kemarin, Beberapa Wilayah Jakarta Pusat Terendam Banjir

Hujan Deras Kemarin, Beberapa Wilayah Jakarta Pusat Terendam Banjir

Megapolitan
Wagub Ariza Harap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Wagub Ariza Harap Jakarta Tetap Daerah Khusus meski Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Megapolitan
Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah, Tawarkan Investasi di Pengajian dan Singgung Nilai Sedekah

Cara Yusuf Mansur Gaet Investor Tabung Tanah, Tawarkan Investasi di Pengajian dan Singgung Nilai Sedekah

Megapolitan
Rentenir Tewas Dibacok di Ciputat, Kriminolog Sebut Nasabah Naik Pitam akibat Kekerasan Verbal

Rentenir Tewas Dibacok di Ciputat, Kriminolog Sebut Nasabah Naik Pitam akibat Kekerasan Verbal

Megapolitan
Soal Buka Tutup PTM 100 Persen, Wagub DKI Sebut Rata-rata Penularan Covid-19 Bukan dari Sekolah

Soal Buka Tutup PTM 100 Persen, Wagub DKI Sebut Rata-rata Penularan Covid-19 Bukan dari Sekolah

Megapolitan
Duel Nasabah Vs Rentenir di Ciputat, Kriminolog Sebut Bukan Utang Rp 350.000 Penyebabnya, melainkan...

Duel Nasabah Vs Rentenir di Ciputat, Kriminolog Sebut Bukan Utang Rp 350.000 Penyebabnya, melainkan...

Megapolitan
Gagal Berangkatkan Jamaah Umrah, Penyedia Travel Umrah Terpaksa Tombok Uang Pelanggan

Gagal Berangkatkan Jamaah Umrah, Penyedia Travel Umrah Terpaksa Tombok Uang Pelanggan

Megapolitan
Sidang Kasus Terorisme Munarman Kembali Digelar Hari Ini, Agenda Masih Pemeriksaan Saksi dari JPU

Sidang Kasus Terorisme Munarman Kembali Digelar Hari Ini, Agenda Masih Pemeriksaan Saksi dari JPU

Megapolitan
BMKG Ingatkan Peningkatan Curah Hujan di Jabodetabek 3 Hari ke Depan

BMKG Ingatkan Peningkatan Curah Hujan di Jabodetabek 3 Hari ke Depan

Megapolitan
UPDATE : Bertambah 80, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Jadi 31.591

UPDATE : Bertambah 80, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Jadi 31.591

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rangkuman Perkembangan Kasus Penusukan Anggota TNI AD | Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Melonjak

[POPULER JABODETABEK] Rangkuman Perkembangan Kasus Penusukan Anggota TNI AD | Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Melonjak

Megapolitan
UPDATE 18 Januari: Tambah 44 Kasus di Kota Tangerang, Pasien Covid-19 Dirawat Tembus Jadi 211 Orang

UPDATE 18 Januari: Tambah 44 Kasus di Kota Tangerang, Pasien Covid-19 Dirawat Tembus Jadi 211 Orang

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan Sepanjang Hari

Megapolitan
Kasus Omicron Melonjak, Penyedia Jasa Travel Ini Terancam Gagal Lagi Berangkatkan Jemaah Umrah

Kasus Omicron Melonjak, Penyedia Jasa Travel Ini Terancam Gagal Lagi Berangkatkan Jemaah Umrah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.