Sepanjang 2015, Ini Lima Lembaga yang Sempat Berseteru dengan Ahok

Pada tahun 2015, tercatat ada lima lembaga negara yang pernah berkonflik dengan Ahok.

Berikut lembaga-lembaga tersebut:

1. DPRD DKI Jakarta

Konflik Ahok dan DPRD DKI Jakarta terjadi pada awal 2015. Konflik berawal saat Ahok menuding para anggota Dewan telah memasukan "anggaran siluman" pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2015. Ahok menyebut jumlahnya mencapai Rp 12,1 triliun.

Tindakan Ahok dinilai DPRD telah menyalahi peraturan perundang-undangan. Sebab, kata mereka, RAPBD 2015 yang Ahok sebut memuat anggaran siluman adalah anggaran yang telah disepakti antara eksekutif dan legislatif.

DPRD kemudian mengajukan hak angket. Selain menyelidiki dugaaan pelanggaran yang dilakukan Ahok dalam penyusunan anggaran, etika Ahok selama memimpin juga menjadi sorotan DPRD.

2. Kementerian Dalam Negeri

Seperti halnya DPRD DKI, konflik Ahok dengan Kemendagri banyak berkutat pada masalah anggaran.

Ahok keberatan dengan keputusan Kemendagri yang memutuskan besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015 yang disahkan menggunakan peraturan gubernur hanya Rp 69,28. Padahal, besaran yang diajukan Pemprov DKI pada awalnya mencapai Rp 72,9 triliun.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek menjelaskan, angka tersebut didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pemerintah (PMP) dua BUMD DKI sebesar Rp 5,63 triliun.

Tidak hanya itu, konflik Ahok dengan Kemendagri terjadi saat Ahok menuding Kemendagri sengaja menghambat pengesahan APBD Perubahan DKI 2015.

Ahok menganggap Provinsi DKI Jakarta telah diperlakukan tidak sama dengan provinsi lain mengenai anggaran ini.