Menteri Jonan: Ini Bukan soal Aplikasi Ojek

Kompas.com - 18/12/2015, 12:29 WIB
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberi pernyataan terkait kabar larangan ojek online, Jumat (18/12/2015). Jessi Carina Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberi pernyataan terkait kabar larangan ojek online, Jumat (18/12/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pelarangan sepeda motor sebagai kendaraan umum tidak berkaitan dengan ojek berbasis aplikasi yang saat ini sedang marak.

Bahkan, menurut dia, aplikasi yang digunakan pengojek saat ini justru sangat memudahkan. Hal itu dia jelaskan ketika ditanya apakah ojek online dilarang oleh Kemenhub.

"Begini, ini bukan soal aplikasi. Kalau aplikasi, saya pribadi sangat dukung karena itu sangat efisien sekali," ujar Jonan di Gedung Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (18/12/2015).

Jonan mengatakan, yang dilarang dalam undang-undang adalah penggunaan sepeda motor sebagai transportasi umum. Dengan demikian, berbasis online ataupun tidak, sepeda motor tidak bisa dijadikan transportasi publik karena tidak diatur undang-undang.

Hal ini menyusul surat edaran Kemenhub yang ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri yang diberitakan sejumlah media.

DIberitakan, Kemenhub telah melarang ojek aplikasi untuk beroperasi. Menurut Kemenhub, bukan itu maksud surat tersebut.

Dalam surat, hanya diberitahukan kepada Polri bahwa sepeda motor bukan kendaraan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Namun, karena transportasi publik yang baik belum tersedia, maka ojek masih dipersilakan beroperasi. Akan tetapi, Polri harus membantu agar penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum bisa legal.

"Saya bilang kalau dari UU, kendaraan roda dua enggak boleh jadi transportasi publik. Tetapi, karena ini ada gap antara layanan transportasi publik yang dibutuhkan itu dengan yang tersedia, masih besar, maka diisi transportasi publik dalam bentuk motor. Kalau (ojek) ini mau jalan silakan saja, tapi tolong dikonsultasikan ke Polri supaya bisa bantu. Itu saja," ujar Jonan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahan Gedung DPR Depan Stasiun Palmerah Akan Jadi Shelter Bus, Angkot, dan Ojol

Lahan Gedung DPR Depan Stasiun Palmerah Akan Jadi Shelter Bus, Angkot, dan Ojol

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Kegiatan di Balai Kota Berjalan Normal

Wagub DKI Positif Covid-19, Kegiatan di Balai Kota Berjalan Normal

Megapolitan
Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Demo Tolak Pembangunan BTB School, Lima Warga Pluit Putri Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Buntut Kerumunan di Jakarta, Polisi Temukan Unsur Pidana dan Pemeriksaan Rizieq Shihab

Megapolitan
Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Kantor Kelurahan Pejaten Timur Dibuka Lagi Setelah Ditutup karena Ada ASN Positif Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Wagub DKI Positif Covid-19, Anies Disebut dalam Kondisi Baik

Megapolitan
Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Wagub DKI Positif Covid-19, Gedung B Balai Kota Ditutup Selama 3 Hari

Megapolitan
Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Pelintasan Sebidang di Jalur KA Palmerah Ditutup Permanen

Megapolitan
Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Sempat Ditutup, PN Jaksel Kembali Buka Layanan Persidangan dan PTSP

Megapolitan
DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

DPRD Bekasi: Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis Dampak dari Data Kemiskinan yang Buruk

Megapolitan
Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Balita Jadi Pengemis Meninggal Dunia, DPRD: Tak Ada Keterbukaan Data Orang Miskin

Megapolitan
Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Rizieq Belum Pastikan Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya Besok

Megapolitan
Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Rizieq Shihab Disebut Dites Swab oleh MER-C, Organisasi Apa Itu?

Megapolitan
PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

PN Jaksel Dibuka Lagi Setelah Ditutup 5 Hari karena Ditemukan Kasus Covid-19

Megapolitan
Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Damkar Jaktim Punya Aplikasi Go-Damkar untuk Percepat Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X