Inilah Alasan kenapa Ojek Masih Dibutuhkan Masyarakat

Namun, tak berselang lama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengkarifikasi surat tersebut setelah menimbulkan polemik di masyarakat sehingga seolah-olah ojek termasuk ojek online berbasis aplikasi yang sedang marak saat ini bakal dilarang beroperasi.

Jonan kembali mengingatkan bahwa sesuai undang-undang, sepeda motor memang bukan alat transportasi umum. 

Namun, ia mengatakan, masyarakat tetap diperbolehkan menggunakan ojek sampai sistem transportasi massal dapat digunakan secara nyaman oleh masyarakat.

Presiden Joko Widodo lewat Twitter juga bereaksi terhadap polemik tersebut. Ia menilai ojek masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Larangan yang dikeluarkan Kemenhub memang sempat menuai kritikan dari sebagian besar masyarakat.

Melalui akun di media sosialnya, mereka menilai pemerintah tidak bisa melarang ojek jika tidak mampu menyediakan sarana angkutan umum yang memadai.

Menurut warga, sampai saat ini pemerintah belum memenuhi kewajiban untuk menyediakan sarana transportasi umum yang memadai.

Setidaknya hal itulah yang diungkapkan sejumlah warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek.

Ahmad (32) mengatakan, alasan utamanya menjadi pelanggan setia ojek lebih disebabkan kemudahan.

Menggunakan ojek, ia tidak perlu lagi berpindah-pindah moda seperti halnya ketika menggunakan transportasi umum reguler.

Ahmad tinggal di kawasan Tanah Baru, Depok. Sedangkan tempat kerjanya terletak di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

"Dari rumah, gue ke kantor harus naik angkot-KRL-bus-jalan kaki. Itu berangkatnya doang. Salah enggak kalau gue lebih pilih naik Go-jek yang cuma sekali naik, bayar Rp 15.000?" ujar dia kepada Kompas.com, Jumat (18/12/2015).

Lain halnya yang dialami Tiara (30). Ia mengaku kerap menggunakan layanan ojek. Penyebabnya, karena ketiadaan layanan transportasi umum yang memadai dari kawasan tempat tinggalnya di Ciledug, Tangerang. Sehari-harinya, ia bekerja di kawasan Jalan TB Simatupang.

"Dari Ciledug ke kantor enggak ada Transjakarta, enggak ada KRL, cuy," ujar dia.

Sementara itu, Akbar (27) mengaku masih rutin menggunakan sepeda motor miliknya. Walaupun rumah tinggalnya berlokasi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang notabene sudah dilayani oleh kereta rel listrik (KRL) commuter line.

Penyebab utamanya, ketiadaan angkutan dari rumahnya ke stasiun.

"Dari rumah gue ke stasiun masih lumayan jauh, lho," kata pria yang sehari-harinya bekerja di kawasan Cikini, Jakarta Pusat ini.

Ojek Tidak Perlu Dilarang

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas berpendapat, pemerintah tidak perlu melarang ojek beroperasi.

Sebab, kemunculan ojek merupakan akibat dari buruknya moda transportasi umum saat ini.

Darmaningtyas mengatakan, saat ini seharusnya pemerintah fokus untuk menciptakan layanan transportasi umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi.

Ia yakin jika transportasi umum sudah baik, ojek akan ditinggalkan dengan sendirinya, tanpa harus adanya pelarangan.

"Karena nantinya naik ojek dinilai lebih mahal dibanding angkutan umum lain. Kalau ke Bogor naik kereta hanya Rp 5.000, naik ojek bisa puluhan ribu. Kalau transportasi umumnya sudah baik, pasti masyarakat meninggalkan ojek," ujar dia.