Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Kasih Tahu Lulung, Itu Fitnah yang Gobloknya Minta Ampun!

Kompas.com - 05/02/2016, 11:39 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana terkait barter program pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dengan tiga program pada APBD Perubahan 2014 tidak berdasar.

Tiga program yang disebut barter dengan pengadaan UPS adalah program pembelian lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Basuki menyebut, pengadaan UPS sudah dilakukan sejak 2013 lalu.

"Enggak ada barter-barteran. Kalau dia ngomong barter, ya enggak bisa," kata Basuki, seusai meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Basuki mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014. Di dalam rancangan tersebut tidak ada usulan pengadaan UPS.

"Sekarang kita ngomong, deh. Kalau dia fitnah barter, itu fitnah yang guobloknya minta ampun! Jadi, itu fitnah yang agak goblok, kasih tahu Lulung," kata Basuki.

Basuki menyebut hal itu sebagai fitnah karena seharusnya pengadaan UPS tercantum dalam KUA-PPAS Perubahan 2014. Di KUA-PPAS Perubahan 2014, kata Basuki, tercantum usulan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras, tetapi tidak ada usulan pengadaan UPS.

"Kalau barter, waktu kami tanda tangan KUA-PPAS Perubahan 2014, ada (anggaran) UPS, dong. Kenapa enggak ada?" kata Basuki. (Baca: Lulung Sebut Ada Barter Anggaran UPS dan RS Sumber Waras)

"Masa dagang barter, lo enggak mau cantumin (pengadaan UPS)? Kan penandatanganan MoU antara pemerintah dan DPRD. Kalau ada barter; bodoh enggak dia, enggak masukin (UPS)? Bodoh," kata Basuki.

Lulung sebelumnya menyebut, ada oknum DPRD DKI yang "bermain". Pada 4 Agustus 2014, oknum tersebut menghapus anggaran untuk membeli lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sementara itu, anggaran UPS juga tidak masuk.

Lulung mengatakan, ada barter program antara oknum eksekutif dan oknum DPRD agar anggaran RS Sumber Waras dan UPS bisa sama-sama masuk dalam APBD Perubahan 2014.

"Jadi, kalau mereka berbohong dalam memberi kesaksian, hanya satu yang saya katakan. Hanya Tuhan, Ahok, dan Ferrial Sofyan selaku Ketua DPRD yang lama yang tahu," ujar Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Keluarga Korban Begal Bermodus 'Debt Collector' Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Keluarga Korban Begal Bermodus "Debt Collector" Minta Hasil Otopsi Segera Keluar

Megapolitan
Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Masih di Bawah Umur, Pelaku Perundungan Siswi SMP di Bogor Tak Ditahan

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Polisi Gadungan di Jaktim Tipu Keluarga Istri Kedua Supaya Bisa Menikah

Megapolitan
Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan 'Study Tour'

Ini Berkas yang Harus Disiapkan untuk Ajukan Uji Kelayakan Kendaraan "Study Tour"

Megapolitan
Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Siswa SMP Lompat dari Gedung Sekolah, Polisi: Frustasi, Ingin Bunuh Diri

Megapolitan
5 Tahun Diberi Harapan Palsu, Sopir Angkot di Jakut Minta Segera Diajak Gabung ke Jaklingko

5 Tahun Diberi Harapan Palsu, Sopir Angkot di Jakut Minta Segera Diajak Gabung ke Jaklingko

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com