Pertanyakan Nasib Kasus RS Sumber Waras, 50 Anggota DPRD DKI ke KPK Hari Ini

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengatakan bahwa anggota Dewan yang datang ke KPK berjumlah 50 orang.

"Anggota Dewan sebanyak 50 orang akan datang ke KPK, ingin tanya kasusnya sampai di mana," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Selasa.

Mereka hendak menanyakan perkembangan penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Pengalihan isu?

Lulung berpendapat kabar mengenai kasus pembelian lahan RS Sumber Waras itu sudah teralihkan sejak adanya isu penggusuran Kalijodo. Menurut Lulung, ramainya pemberitaan mengenai Kalijodo membuat masyarakat lupa akan kasus RS Sumber Waras.

"Ada apa ini dengan Kalijodo? Buset, pemberitaannya kok gila, luar biasa. Makanya saya anggap Kalijodo itu pengalihan isu (RS) Sumber Waras," ujar dia.

Lulung berjanji akan membawa bukti-bukti baru yang dianggapnya menguatkan dugaan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan pembohongan publik terkait kasus itu.

"Selama ini, Ahok selalu bilang pembelian lahan RS Sumber Waras ada di KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara). Gue mau buktikan kalau Ahok berbohong," kata Lulung.

Ia menilai, Ahok berbohong dengan menyebut bahwa usulan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras ada di KUA-PPAS Perubahan 2014. Menurut Lulung, alokasi anggaran Rp 800 miliar yang ada dalam APBD-P 2014 itu bukan untuk membeli sebagian lahan milik RS Sumber Waras, tetapi untuk membeli rumah sakit tersebut.

"Tidak ada beli tanah dalam APBD-P. Yang dianggarkan Rp 800 miliar adalah pembelian RS Sumber Waras, tetapi yang dia beli cuma tanah, kan," ujar Lulung.

Pemprov DKI Jakarta diketahui hanya membeli sebagian lahan milik RS Sumber Waras. Lahan yang dibeli adalah yang menghadap ke Jalan Tomang Utara. Lahan tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp 755 miliar.

Lulung menilai, harga tersebut terlampau mahal. Ia menduga, hal itulah yang membuat pihak RS Sumber Waras bersedia tidak memasukkan bangunan yang ada di atas lahan sebagai obyek yang harus dibayarkan oleh Pemprov DKI.

"Makanya nih, besok gue mau bawa. Mau gue buktiin kalau selama ini kita dibohongin," ujar Lulung.

Pada Desember 2015, sejumlah anggota DPRD DKI sempat melaporkan dugaan korupsi RS Sumber Waras ke KPK. Laporan itu didasari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 191 miliar dalam pembelian lahan yang rencananya akan diperuntukkan bagi pembangunan RS kanker itu.

Sebelum adanya laporan DPRD DKI, sudah ada laporan terlebih dahulu dari warga terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Laporan yang dibawa DPRD bersifat sebagai pengingat.