Warga Kapuk Melawan Pembongkaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun jalan inspeksi di lokasi itu. Warga Kapuk melawan, bentrokan dengan aparat pun pecah.

Rumah warga yang ditertibkan itu berada di RT 009 RW 007 Kedaung Kaliangke dan RT 005, RT 008, RT 009, RT 014, dan RT 016 Kapuk.

Sejak pukul 08.00, ekskavator sudah menggempur kawasan tersebut. Sebagian warga memilih membongkar sendiri rumah mereka.

Sejak dua hari sebelumnya, lurah dan ketua RW sudah menyosialisasikan rencana pembongkaran itu. Ini pembongkaran tahap kedua setelah pelaksanaan pertama setahun lalu.

Nasum (69), Ketua RT 009 RW 007, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan tanah selebar 26 meter di sisi kiri dan kanan Kali Apuran. Kali tersebut mengalami penyempitan dan pendangkalan.

Sejak puluhan tahun lalu, warga mengokupasi lahan tersebut. Namun, kedudukan mereka separuh diakui, terbukti dari rutinnya mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

"Sebagian besar warga sudah tinggal di rumah susun. Ada yang di rusun Pesakih, Daan Mogot; Pulogebang, dan Komarudin, Jakarta Timur," ujar Nasum.

Akan tetapi, Singgih Santoso (41), warga Kapuk, mengatakan, 80 kepala keluarga di kelurahannya ada yang memilih bertahan dan mendirikan tenda di lokasi penggusuran.

Mereka menagih janji lurah Kapuk yang sebelumnya mengatakan tempat tinggal mereka tak akan digusur.

Warga yang memilih bertahan menolak direlokasi ke Rusunawa Marunda. Alasannya, lokasi rusun sangat jauh. Sebagian besar warga bekerja di sekitar Kapuk sebagai buruh pabrik, pedagang, dan pekerja serabutan.

"Hari ini lurah tidak datang. Makanya, kami mau mendatangi ke kantornya, menagih janji," kata Singgih.

Warga sekitar menuturkan, sebagian warga yang menolak direlokasi ke rusun kembali ke lahan yang telah digusur dan mendirikan lapak semipermanen.

Pembangunan jalan inspeksi di area itu memang belum terlaksana. Hal itu yang memicu warga datang kembali ke lahan itu.

Di RT 009 RW 007, ada 10 kepala keluarga yang menolak direlokasi ke rusun. Mereka justru meminta ganti rugi lahan dan bangunan yang akan dijadikan jalan inspeksi. Warga Kapuk juga berpendapat senada.

Mereka meminta pemerintah mengganti rugi lahan dan menolak direlokasi ke rusun. Mereka berdalih uang yang dikeluarkan untuk membangun rumah cukup besar.

Terkadang, mereka juga harus berutang untuk membangun rumah. Ketika rumah sudah jadi, pemerintah merobohkannya dan meminta warga tinggal di rusun dengan sistem sewa.

Ricuh

Warga Kapuk yang ingin mempertahankan rumah pun akhirnya ricuh. Mereka menolak ekskavator masuk membongkar rumahnya.

Mereka berharap pemerintah membiarkan warga membongkar sendiri rumahnya sehingga kayu-kayu dan perabotan lain bisa dijual.

Namun, Pemerintah Kota Jakarta Barat yang dipimpin Wali Kota Anas Efendi tetap menjalankan ekskavator memasuki permukiman warga.

Warga pun melawan dengan senjata bambu runcing. Aparat sempat menembakkan gas air mata ke arah kerumunan warga.

Kericuhan itu membuat dua warga Kapuk, Agus (24) dan Wawan (21), terluka. Agung terluka di bagian telinga kiri karena terkena linggis.

Wawan terluka cukup parah di bagian kepala. Mereka melaporkan insiden itu ke Polres Metro Jakarta Barat.

Anas menegaskan, penertiban tetap dilanjutkan karena merupakan tindak lanjut dari penertiban sebelumnya.

Setelah bangunan bersih, bibir kali segera diturap. Jalan inspeksi Kali Apuran itu juga ditargetkan tembus sampai Cengkareng Drain.

"Kami kasih warga ke rusunawa di Daan Mogot. Enam bulan lalu kami tertibkan, ini kelanjutannya. Makanya, kami tidak kasih surat peringatan," kata Anas.

Dalam operasi itu, pemerintah kota mengerahkan 1.000 personel gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi.

Di atas lahan itu akan dibangun jalan inspeksi selebar 8 meter. Kali akan dikeruk untuk menambah daya tampung air.

Ambil alih jalur hijau

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan terus mengambil alih lahan ruang terbuka hijau atau sempadan sungai dan waduk yang diduduki warga.

Namun, menurut dia, sampai saat ini, sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku, tidak ada bangunan komersial, seperti pusat perbelanjaan, yang berdiri di atas lahan hijau.

"Tunjukkan saja di mana ada mal atau gedung di atas lahan hijau. Itu bisa dipidana jika kita mengizinkan pendirian bangunan. Orang mana mau investasi di atas lahan hijau," katanya.

Basuki mengatakan, bentrok di Kali Apuran terjadi karena setelah penertiban pertama mereka bisa kembali lagi ke tempat itu.

Padahal, sudah jelas diatur bahwa di bantaran sungai tidak boleh ada bangunan. "Waktu itu, setelah dibongkar, dinas tata air tidak langsung memasang tanggul beton. Jadi, orang-orang itu balik lagi," ujar Basuki.

Dia juga menegaskan tidak ada ganti rugi berupa uang bagi warga yang terkena relokasi. Tersedia rusun bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta.

Sebelumnya, lanjut dia, ruang terbuka hijau tidak pernah diatur secara formal. Baru per 2014, ruang terbuka hijau diatur dalam peraturan daerah. (FRO/DEA)

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Selasa, 24 Februari 2016, dengan judul "Warga Kapuk Melawan Pembongkaran"