Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Waktu Jokowi ke Jakarta, Uang Pribadi Ibu Mega Juga Turun"

Kompas.com - 11/03/2016, 16:08 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan DKI Gembong Warsono mengatakan, partai politik tidak selalu meminta uang banyak untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung.

Hal ini untuk membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan bahwa menjadi calon gubernur (cagub) memerlukan biaya besar.

"Orang bilang nyagub lewat partai itu ukurannya duit, enggak. Kalau elektabilitas dia memang bagus, partai yang akan turun tangan," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (11/3/2016).

Gembong menceritakan upaya yang dilakukan partai ketika mengusung Jokowi dan Ahok dalam Pilkada DKI 2012. Gembong mengatakan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sendiri yang turun langsung dalam membawa Jokowi ke Jakarta.

Jokowi yang ketika itu merupakan Wali Kota Solo bukannya tidak memiliki uang. Namun, uangnya tidak mencukupi untuk membiayai semua ongkos pencalonan pada Pilkada DKI 2012. Gembong mengatakan, ketika itu Megawati ikut mengeluarkan uang pribadinya untuk memenangkan Jokowi.

"Bu Mega mati-matian jadiin Jokowi di DKI Jakarta. Bu Mega turun langsung. Bukan hanya Bu Mega-nya, duitnya pun turun. Duit pribadi dari kantongnya sendiri dikirim ke PAC," ujar Gembong.

Gembong mengatakan, pembiayaan pencalonan Jokowi-ahok dilakukan dengan asas gotong royong. Biasanya, uang yang diminta parpol kepada calon yang diusung adalah pembiayaan saksi saja. Uang itu pun dinilai wajar dikeluarkan.

Jika calon tersebut benar-benar tidak memiliki modal, tetapi elektabilitasnya tinggi, Gembong mengatakan bahwa partai pasti turun tangan lagi. (Baca: PDI-P Mengaku Nombok saat Usung Jokowi-Ahok di Pilgub 2012)

"Makanya kalau dibilang Rp 100 miliar hitung-hitungannya enggak ngerti juga ya," ujar Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak mempunyai cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik. Sebab, menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai.

"Parpol enggak minta 'mahar' lho, tetapi cuma minta anak ranting dan cabangnya bergerak," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (10/3/2016).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulah Meresahkan Wanita di Depok, Mengaku Malaikat lalu Paksa Warga Beri Uang Sambil Marah-marah

Ulah Meresahkan Wanita di Depok, Mengaku Malaikat lalu Paksa Warga Beri Uang Sambil Marah-marah

Megapolitan
Anies Baswedan Siap Ikut Pilkada Jakarta 2024, PKS Tunggu Keputusan DPP

Anies Baswedan Siap Ikut Pilkada Jakarta 2024, PKS Tunggu Keputusan DPP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Karyawan Toko Terkait Perampokan 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Akan Periksa Karyawan Toko Terkait Perampokan 18 Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Formula E Jakarta Ditunda Tahun Depan, Heru Budi: Nanti Tanya Gubernur yang Baru

Formula E Jakarta Ditunda Tahun Depan, Heru Budi: Nanti Tanya Gubernur yang Baru

Megapolitan
'Malaikat' Mampir 7 Kali ke Rumahnya, Warga: Dikasih Rp 50.000 Minta Rp 200.000, Enggak Puas

"Malaikat" Mampir 7 Kali ke Rumahnya, Warga: Dikasih Rp 50.000 Minta Rp 200.000, Enggak Puas

Megapolitan
Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Tiket Ancol Gratis Spesial HUT DKI Setelah Pukul 17.00 WIB, Ini Syarat dan Ketentuannya

Megapolitan
Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Dudung Abdurachman Tegaskan Tak Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Polisi Usut Dugaan Sekuriti dan Karyawan Terlibat Perampokan Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2

Megapolitan
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Megapolitan
Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Aset Rusunawa Marunda Dijarah Maling, Heru Budi: Kami Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Anies Mau Kembalikan Jakarta ke Relnya, Gerindra: Dulu Gubernurnya Siapa?

Megapolitan
Politikus Gerindra Sebut Ada yang 'Meriang' dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Politikus Gerindra Sebut Ada yang "Meriang" dan Buru-buru Deklarasi Usai Partainya Cek Ombak Pilkada Jakarta

Megapolitan
Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Geliat di Kampung Konfeksi Tambora, Industri Tak Kecil di Dalam Gang Kecil...

Megapolitan
Pilu Wanita di Tangsel, Dipukuli Pacar hingga Babak Belur dan Disekap gara-gara Hilangkan Ponsel

Pilu Wanita di Tangsel, Dipukuli Pacar hingga Babak Belur dan Disekap gara-gara Hilangkan Ponsel

Megapolitan
Ruang Sauna di Jakarta Barat Diduga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Ruang Sauna di Jakarta Barat Diduga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com