Taufik: Tanya Ahok, Mana Ada "Mahar" buat Gerindra?

Saat Pilkada DKI 2012, PDI-P mengusung Jokowi-Basuki bersama dengan Partai Gerindra. (Baca: "Waktu Jokowi ke Jakarta, Uang Pribadi Ibu Mega Juga Turun")

Menurut Taufik, saat itu kampanye keduanya murni dibiayai kedua partai pengusung.

"Waktu Ahok dulu, waktu nyalon sama Pak Jokowi, baik ke Gerindra maupun PDI-P, sama sekali enggak bawa duit. Tidak ada itu 'mahar'. (Biaya) kampanye itu partai lho yang urus. Tanya saja ke Ahok," ujar dia.

Menurut Taufik, partainya memang tidak pernah meminta uang saat akan mengusung seseorang untuk maju dalam pilkada.

Tradisi itu, kata dia, masih akan dilanjutkan saat Pilkada 2017.

"Soalnya, Gerindra enggak kenal 'mahar' itu. Tanya Ahok, mana ada 'mahar' buat Gerindra. Enggak ada, tuh," kata dia.

Ahok memang sudah berulang kali menyatakan tak dimintai uang saat diusung Gerindra menjadi calon wakil gubernur pada 2014.

Namun, pada Kamis (10/3/2016), ia mengaku tidak punya cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik.

Sebab, menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai. (Baca: Ahok: Kalau "Nyagub" lewat Partai Bisa-bisa Rp 100 Miliar Enggak Cukup)

"Parpol enggak minta 'mahar' lho, tetapi cuma minta anak ranting dan cabangnya bergerak," kata Ahok di Balai Kota.

Berdasarkan hitung-hitungannya, setiap pengurus partai tingkat anak ranting di kelurahan membutuhkan dana operasional minimal Rp 10 juta per bulan.

Jika dikalikan dengan 267 kelurahan, total dana yang bisa dihabiskan untuk membiayai pengurus partai di tingkat anak ranting di kelurahan tersebut bisa mencapai Rp 2,67 miliar.

Jika dikalikan 10 bulan, maka dana yang bisa dihabiskan bisa mencapai Rp 26 miliar.

Menurut Ahok, hitung-hitungan itu belum termasuk kebutuhan dana untuk pengurus partai ranting di kecamatan.

Belum lagi jika partai yang mengusungnya tidak hanya satu. (Baca juga: Risma: Saya Yakin Pak Ahok Tak Dimintai Uang "Mahar" oleh PDI-P)

"Kalau dua partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya, bisa-bisa Rp 100 miliar enggak cukup lho nyalon gubernur DKI," kata pria asal Belitung ini.