Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Jadi Pimpinan KPK, Ahmad Taufik Deklarasi Jadi Bakal Calon Gubernur DKI

Kompas.com - 13/03/2016, 12:35 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan Ahmad Taufik dan Mujtahid Hashem mendeklarasikan niat mereka untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017.

Deklarasi digelar di perkampungan Petamburan, Tanah Abang, kampung halaman Ahmad Taufik, Minggu (13/3/2016).

Ahmad Taufik dan Mujtahid Hashem rencananya akan maju lewat jalur independen. Saat ini mereka sedang menggalang dukungan dengan berupaya mengumpulkan dua juta salinan KTP.

"Kami baru memulai, tapi kami sudah punya jaringan di seluruh Jakarta, dari jaringan aktivis juga. Semoga Juni terkumpul," kata Mujtahid.

Ia lalu mengkritik kebijakan yang berlaku di Jakarta, yang menurut dia, banyak dikuasai oleh konglomerat hitam. Sejumlah kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seperti penggusuran dan reklamasi ikut dikritiknya.

"Saya melihat masa depan daerah sini akan digusur. Dilihat dari model pembangunan yang sekarang," lanjutnya.

Ahmad Taufik pernah mengikuti seleksi calon pimpinan KPK pada Oktober 2014, tetapi gagal. Latar belakangnya adalah jurnalis, dosen, dan juga advokat. (baca: Calon Pimpinan KPK Ini Dicecar soal Istrinya yang Aktif di PPP)

Meski istrinya tercatat sebagai salah satu pengurus PPP, Ahmad Taufik mengakui akan mengupayakan maju secara independen.

"PPP kan Lulung. Istri saya kepengurusan Romahurmuziy," katanya.

Namun, mereka mengaku tidak menutup kesempatan apabila ada partai politik yang meminang mereka.

"Kami tidak anti-partai, tapi juga jangan underestimate warga. Kalau ada partai politik yang sejalan, ya bisa saja," kata Mujtahid.

Deklarasi berlangsung cukup meriah dengan hiburan dari pengamen jalanan. Dalam deklarasi juga berlangsung cuci kaki ibu-ibu warga setempat dan pelepasan balon dengan warga.

Namun, banyak warga RT/RW 013/04 Kelurahan Petamburan mengaku belum menengal pasangan Ahmad Taufik-Mujtahid Hashem atau Atemas.

Misnah (45) mengaku belum pernah mengenal pasangan ini.

"Ya belum kenal. Belum tahu coblos atau nggak," kata Misnah.

Wati (30) juga mengaku belum tahu akan mendukung Atemas atau tidak. "Ya Insya Allah mungkin mau (mendukung)," kata Wati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com