Kompas.com - 01/04/2016, 16:18 WIB
Ketua fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKetua fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Muhammad Sanusi masih belum diketahui dengan jelas. Namun, menurut info yang beredar, penangkapan Sanusi terkait rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi.

Ada dua raperda terkait reklamasi yang sedang dibahas, yaitu Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utata dan revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Komisi yang dipimpin oleh Sanusi, yaitu Komisi D, membidangi hal itu. Sebab, Komisi D adalah komisi yang membidangi masalah pembangunan di Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik merupakan ketua badan legislasi daerah (Balegda). (Baca: Istri Sanusi Benarkan Suaminya Ditangkap KPK)

Balegda merupakan instrumen DPRD yang khusus untuk membahas raperda. Dua raperda di atas termasuk yang dibahas oleh Balegda. Sudah beberapa kali, raperda ini batal disahkan karena ada perubahan pasal yang belum disepakati seluruh anggota Balegda.

Mengenai hal ini, Taufik tidak tahu apakah penangkapan Sanusi dan penyegelan ruangannya berkaitan dengan raperda itu. Namun, sebagai ketua Balegda, dia merasa tidak ada yang salah dengan pembahasan raperda itu.

"Menurut saya, enggak ada masalah soal itu karena kami pembahasannya saja terbuka. Semua boleh hadir," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (1/4/2016). (Baca: Sanusi Miliki Dua Rumah Seharga Rp 2,5 Miliar di Srengseng, Satu Tak Dihuni)

Taufik merasa Balegda sudah mencantumkan pasal-pasal yang tepat, misalnya peraturan agar pengembang menyediakan 10 persen lahan untuk dijadikan pantai publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ada pula peraturan yang meminta pengembang untuk tidak membebani daratan terkait limbah-limbah mereka. Namun, kata dia, raperda itu juga baru sebatas rancangan saja sehingga seharusnya hal tersebut tidak menjadi masalah.

"Kami ini belum kelar nih raperdanya. Rapimgab (rapat pimpinan gabungan) saja belum. Kalau soal itu, kita enggak khawatir karena rapimgabnya belum. Di raperda ini kita juga tidak mengatur perizinan kok, kita atur tata ruang," ujar Taufik.

Kompas TV Sanusi Sidak TPU Karet Bivak
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Kecelakaan Berulang, TransJakarta Gandeng KNKT Audit Operasional

Megapolitan
Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Tangsel 82,9 Persen

Megapolitan
Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Serapan APBD Kabupaten Bekasi 2021 Hanya 60,79 Persen, Pemkab: Tahun Depan Harus Serius

Megapolitan
Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Bandar Sabu Jaringan Internasional Akui Tabrak Lari Polisi di Tol Palikanci

Megapolitan
Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Warga Diminta Mengungsi Selama Evakuasi Crane Terguling di Depok

Megapolitan
Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Empat Bandar Narkoba Jaringan Internasional Ditangkap, Sabu Senilai Rp 91 Miliar Disita

Megapolitan
Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Kumpul di Bogor, 40 Kepala Daerah Bahas Isu Budaya

Megapolitan
Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Diminta Jokowi Tak Sowan ke Ormas, Polda Metro: Kami Sudah Laksanakan Jauh-jauh Hari

Megapolitan
Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi yang Tembak Dua Orang Belum Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

19 WNA Dilarang Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Persiapan Hadapi Lonjakan Kasus, RSUD Cengkareng: Kamar dan Alat Siap

Megapolitan
UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

UMK Bekasi Naik Rp 33.000, Wali Kota Pepen: Kita Patut Bersyukur

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Anggota DPRD: Direksi Harus Dicopot!

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.