Keputusan Fraksi Nasdem Tergantung Ahok soal Kelanjutan Raperda Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan fraksinya belum memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua raperda Rencana Zonasi dan Tata Ruang Wilayah Pesisir, Pantai Utara, dan Pulau-pulau Kecil.

Namun, Bestari mengatakan fraksinya akan mengikuti keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saja.

Untuk diketahui, fraksi yang sudah menentukan sikap baru PDI-P. Fraksi PDI-P memutuskan untuk menghentikam pembahasan raperda itu.

"Raperda ini kan adalah program penting ya dan kita akan lihat dulu Gubernur sikapnya seperti apa. Kalau kata Gubernur lanjut ya kita akan lanjut," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (5/4/2016).

Bestari mengatakan sikap ini ditentukan karena Nasdem merupakan partai pendukung Ahok (sapaan Basuki). Selain itu, dua raperda ini merupakan raperda usulan dari eksekutif. Sehingga, kata dia, eksekutiflah yang menentukan kelanjutan pembahasan raperda ini.

"Perlu alasan yang lebih jelas lagi. Kalau mau ditunda, kenapa baru sekarang dan kenapa enggak dari kemarin. Saya menunggu keputusan Gubernur saja deh," ujar Bestari.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI-Perjuangan DKI Bambang Dwi Hartono mengeluarkan surat instruksi untuk Fraksi PDI-Perjuangan agar menghentikan pembahasan dua raperda terkait reklamasi di DPRD DKI Jakarta.

Adapun, dua buah raperda terkait reklamasi yang sedang dibahas adalah raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan raperda Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta. Dengan adanya instruksi ini, maka Fraksi PDI-P tidak akan melanjutkan pembahasan kedua raperda ini. (Baca: Mencermati Poin Perdebatan Pemprov dan DPRD DKI dalam Raperda Reklamasi)