Ahok: Pengacara Sanusi "Ngarang"

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menganggap pengacara Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, menyampaikan keterangan yang mengada-ada.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi penuturan pengacara Sanusi, Krisna Murti, dalam pemberitan di beberapa media, yang menyebut bahwa salah satu kerabatnya, bernama Sunny Tanuwidjaja, terlibat dalam suap terhadap Sanusi.

Dalam keterangannya, Krisna menyebut Sunny sebagai adik ipar Ahok.

"Aku mana pernah pakai nama Tanuwidjaja. Bu Vero (istri Ahok, Veronica Tan) juga. Istri saya orang Medan, Sunny orang Jakarta. Ngarang-ngarang tuh," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (5/4/2016).

Menurut Ahok, Sunny merupakan salah satu staf ahlinya. "Sunny itu enggak lebih dari anak magang. Dia ikut saya desertasi doktor," ujar Ahok.

Dalam pemberitaan di beberapa media, nama Sunny mulai kerap disebut-sebut dalam kasus yang menjerat Sanusi, yakni suap terkait raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sunny bahkan disebut sudah dicegah ke luar negeri.

Namun, Ahok mengaku sudah mengonfirmasi ke KPK dan Direktorat Jenderal Imigrasi perihal informasi tersebut. Dari informasi yang ia dapat, Ahok menyatakan, baik KPK maupun Imigrasi membantah kabar pencegahan itu.

"Jadi, aku udah cek, kok. Enggak benar itu, bohong," kata Ahok.

Sebelumnya, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati membantah ada seseorang berinisial S yang diminta untuk dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Menurut informasi di salah satu media online, seseorang berinisial S itu adalah salah satu staf Ahok.

"Sampai saat ini, KPK hanya meminta pencegahan untuk dua nama, pertama Sugianto Kusuma dan, yang kedua, Ariesman Widjaja, yang pada Jumat lalu sudah menyerahkan diri ke KPK," ujar Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Sugianto Kusuma atau Aguan Sugianto merupakan Chairman Agung Sedayu Group. Sementara itu, Ariesman Widjaja merupakan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land. Kedua perusahaan itu merupakan pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"Belum ada inisial S yang dicegah ke luar negeri. Permohonan KPK ke Imigrasi hanya untuk dua orang tadi," kata Yuyuk.