Kompas.com - 22/04/2016, 20:16 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah (kiri) dan Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto saat menyosialisasikan peraturan menteri yang mengatur layanan transportasi berbasis aplikasi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016). Nursita SariKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah (kiri) dan Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto saat menyosialisasikan peraturan menteri yang mengatur layanan transportasi berbasis aplikasi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan angkutan roda empat berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Dalam Permen tersebut, Kemenhub memberikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut dikategorikan dalam dua variabel, yaitu izin penyelenggaraan dan izin operasional.

Sebagai pihak yang mengurusi perizinan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyebutkan, baik Uber maupun Grab telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan.

"Izin penyelenggaraan harus ada NPWP, akta pendirian, izin usaha, pernyataan, semuanya sudah terpenuhi, baik itu PPRI (mitra kerja Grab) maupun JTUB (mitra kerja Uber), sudah terpenuhi," ujar Andri di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).

Sementara izin operasional, lanjut Andri, keduanya masih mengurus pemenuhan persyaratan tersebut.

Izin operasional diperoleh dengan memenuhi syarat memiliki minimal lima kendaraan dengan STNK atas nama perusahaan, menggunakan kendaraan minimal 1.300 cc, memiliki pul, memiliki fasilitas perawatan kendaraan, memiliki kartu uji dan kartu pengawasan dan nomor pengaduan masyarakat.

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Semua persyaratan itu harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar mencontohkan pemenuhan syarat tersebut.

"Jadi kalau bengkel (fasilitas perawatan kendaraan) itu tidak harus punya bengkel, tapi itu kerja sama dengan bengkel mana. Itu perusahaan yang menentukan. Ada perjanjian kerja samanya," kata Pudji.

Hal-hal teknis seperti itu diatur untuk memenuhi unsur keamanan dan kenyamanan penumpang. Selain itu, hal tersebut juga diatur agar usaha penyelenggara kendaraan berbasis aplikasi tidak mengganggu masyarakat umum.

Menurut Pudji, batas akhir pemenuhan persyaratan tersebut adalah 31 Mei 2016 mendatang. Jika semua dipenuhi, status Uber dan Grab bisa menjadi legal di mata hukum. (Baca: Perusahaan Taksi dan Ojek "Online" Tak Bisa Lagi Tentukan Tarif Sendiri)

"Tanggal 31 Mei itu (harus) sudah terpenuhi semua, kalau tidak ya siap-siap (tidak legal), tapi kalau lihat nuansanya sih sudah oke," kata Pudji.

Adapun Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 ini baru akan diberlakukan enam bulan mendatang. Jika dalam waktu enam bulan semua persyaratan belum juga dipenuhi, Kemenhub akan mencabut izin operasional perusahaan penyedia angkutan berbasis aplikasi tersebut.

"(Sanksinya) kalau yang berkaitan dengan kita ya mencabut izin melakukan usaha itu," tutur Pudji. (Baca: Kemenhub: PM 32/2016 Bukan untuk Memberangus Taksi "Online")

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Pemprov DKI Siagakan 67 Pompa di Underpass Antisipasi Banjir

Megapolitan
Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Bamus Betawi Apresiasi Langkah Cepat Polisi Tangkap Pelaku Penghinaan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Pemkot Tangsel Berencana Sediakan Bahasa Isyarat di Pusat Pelayanan Publik

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Ketua DPRD DKI: Saya Sangat Menantikan Dipanggil Badan Kehormatan

Megapolitan
UPDATE 18 Oktober: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 107 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 18 Oktober: Tambah 2 Kasus di Tangsel, 107 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rektorat Unpam Bentuk Tim Khusus untuk Usut Bentrok Antarkelompok Mahasiswa

Rektorat Unpam Bentuk Tim Khusus untuk Usut Bentrok Antarkelompok Mahasiswa

Megapolitan
Buntuti Perempuan hingga ke Rumah, Seorang Pria Masturbasi di Dekat Motor Korban

Buntuti Perempuan hingga ke Rumah, Seorang Pria Masturbasi di Dekat Motor Korban

Megapolitan
Hujan Sejak Pagi, Dua Perumahan di Kota Bekasi Terendam Banjir

Hujan Sejak Pagi, Dua Perumahan di Kota Bekasi Terendam Banjir

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan Spesialis Pencuri Motor di Kawasan Pulogadung dan Cakung

Polisi Tangkap Komplotan Spesialis Pencuri Motor di Kawasan Pulogadung dan Cakung

Megapolitan
Pohon Tumbang Timpa Mobil Avanza di Kelapa Dua Depok

Pohon Tumbang Timpa Mobil Avanza di Kelapa Dua Depok

Megapolitan
Rachel Vennya Bantah Pernah Jalani Karantina di Wisma Atlet

Rachel Vennya Bantah Pernah Jalani Karantina di Wisma Atlet

Megapolitan
Tepergok Pemilik Rumah, Maling di Kalideres Tertangkap

Tepergok Pemilik Rumah, Maling di Kalideres Tertangkap

Megapolitan
Klarifikasi Rachel Vennya Setelah Kabur dari Karantina: Aku Minta Maaf, Aku Siap Terima Sanksi

Klarifikasi Rachel Vennya Setelah Kabur dari Karantina: Aku Minta Maaf, Aku Siap Terima Sanksi

Megapolitan
Diduga Hina Betawi, Anggota Ormas Bekasi Ditangkap Polisi di Slawi

Diduga Hina Betawi, Anggota Ormas Bekasi Ditangkap Polisi di Slawi

Megapolitan
Kantor LBH di Jakpus Buka Pusat Pengaduan untuk Korban Pinjol

Kantor LBH di Jakpus Buka Pusat Pengaduan untuk Korban Pinjol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.