Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/04/2016, 20:16 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan angkutan roda empat berbasis aplikasi seperti Uber dan GrabCar telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Dalam Permen tersebut, Kemenhub memberikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut dikategorikan dalam dua variabel, yaitu izin penyelenggaraan dan izin operasional.

Sebagai pihak yang mengurusi perizinan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah menyebutkan, baik Uber maupun Grab telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan.

"Izin penyelenggaraan harus ada NPWP, akta pendirian, izin usaha, pernyataan, semuanya sudah terpenuhi, baik itu PPRI (mitra kerja Grab) maupun JTUB (mitra kerja Uber), sudah terpenuhi," ujar Andri di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).

Sementara izin operasional, lanjut Andri, keduanya masih mengurus pemenuhan persyaratan tersebut.

Izin operasional diperoleh dengan memenuhi syarat memiliki minimal lima kendaraan dengan STNK atas nama perusahaan, menggunakan kendaraan minimal 1.300 cc, memiliki pul, memiliki fasilitas perawatan kendaraan, memiliki kartu uji dan kartu pengawasan dan nomor pengaduan masyarakat.

 

Semua persyaratan itu harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain. Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar mencontohkan pemenuhan syarat tersebut.

"Jadi kalau bengkel (fasilitas perawatan kendaraan) itu tidak harus punya bengkel, tapi itu kerja sama dengan bengkel mana. Itu perusahaan yang menentukan. Ada perjanjian kerja samanya," kata Pudji.

Hal-hal teknis seperti itu diatur untuk memenuhi unsur keamanan dan kenyamanan penumpang. Selain itu, hal tersebut juga diatur agar usaha penyelenggara kendaraan berbasis aplikasi tidak mengganggu masyarakat umum.

Menurut Pudji, batas akhir pemenuhan persyaratan tersebut adalah 31 Mei 2016 mendatang. Jika semua dipenuhi, status Uber dan Grab bisa menjadi legal di mata hukum. (Baca: Perusahaan Taksi dan Ojek "Online" Tak Bisa Lagi Tentukan Tarif Sendiri)

"Tanggal 31 Mei itu (harus) sudah terpenuhi semua, kalau tidak ya siap-siap (tidak legal), tapi kalau lihat nuansanya sih sudah oke," kata Pudji.

Adapun Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 ini baru akan diberlakukan enam bulan mendatang. Jika dalam waktu enam bulan semua persyaratan belum juga dipenuhi, Kemenhub akan mencabut izin operasional perusahaan penyedia angkutan berbasis aplikasi tersebut.

"(Sanksinya) kalau yang berkaitan dengan kita ya mencabut izin melakukan usaha itu," tutur Pudji. (Baca: Kemenhub: PM 32/2016 Bukan untuk Memberangus Taksi "Online")

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Skywalk' Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

"Skywalk" Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang, Polda Metro: Ajang Evaluasi Bersama

Megapolitan
Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Bus Persis Solo Dilempar Batu Usai Pertandingan di Tangerang, 2 Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Megapolitan
3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

Megapolitan
Nonton 'Street Race' di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Nonton "Street Race" di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Megapolitan
Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Megapolitan
Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Megapolitan
Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Megapolitan
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Megapolitan
Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Megapolitan
Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Megapolitan
Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.