DPRD DKI Kritik Pembangunan Simpang Susun Semanggi

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta mengkritik langkah Pemerintah Provinsi DKI untuk membangun jembatan simpang susun Semanggi tanpa menggunakan APBD.

"Kita menyayangkan rencana pembangunan pengembangan simpang susun Semanggi meskipun pembiayaannya memanfaatkan dana yang berasal dari kompensasi atas pelampauan nilai KLB (koefisien lantai bangunan)."

Hal itu dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Dite Abimanyu, dalam rapat paripurna penyampaian tanggapan terhadap LKPJ tahun 2015, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (29/4/2016).

Dite mengatakan, seharusnya kompensasi pelampauan nilai KLB dialokasikan untuk pembangunan yang lebih efektif mengendalikan macet.

Hal itu misalnya persiapan infrastruktur penerapan electronic road pricing (ERP), percepatan pembangunan light rail transportation (LRT), dan sarana park and ride. Dite mengatakan, penambahan ruas jalan baru juga tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan selama tidak ada perbaikan transportasi umum serta pembatasan kendaraan pribadi.

"Tanpa dibarengi dengan perbaikan transportasi publik dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, hanya akan mengundang bertambahnya penggunaan kendaraan pribadi pada ruas jalan yang dibangun," ujar Dite.