Meski Mengkritik, Faisal Basri Sebut Data KTP-nya untuk Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski mengkritik pola pembangunan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pakar ekonomi Faisal Basri tetap memberikan dukungannya kepada Ahok.

Faisal mengatakan, ia telah memberikan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)-nya untuk mendukung Ahok maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI 2017. Faisal mengungkapkan hal itu dalam diskusi bertema "Jakarta yang Lebih Baik untuk Semua" yang diselenggarakan Jakarta Rumah Kita (J-RUK) di sebuah kafe di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/4/2016).

"KTP saya sudah saya serahkan untuk Pak Ahok. Kenapa? Ini karena manuver Ahok dibutuhkan untuk mengingatkan partai politik," kata Faisal.

Faisal yang juga pernah maju lewat jalur independen pada Pilkada DKI 2012 menyatakan, jalur independen perlu untuk mengingatkan partai politik agar tidak semena-mena menghadirkan calon pemimpin bagi masyarakat. (Baca: Calon Independen adalah Koreksi atas Arogansi Parpol)

Ia mencontohkan kondisi tahun 2007. Saat itu, kata dia, partai politik menyodorkan pilihan calon pemimpin yang tidak cukup baik bagi masyarakat.

"Jadi, jangan ciptakan kondisi seperti 2007, rakyat disuruh pilih masuk kandang singa dan kandang buaya," kata Faisal.

Ia menambahkan, adanya calon independen adalah sesuatu yang baik untuk meningkatkan demokrasi. Faisal sebenarnya berharap, kompetisi pada Pilkada DKI 2017 bisa membuka peluang munculnya calon lain yang lebih baik dari Ahok.

"Ahok menjadi umpan untuk memunculkan orang-orang yang lebih baik lagi, kan indah," ujar Faisal.

Namun, ia sepakat kalau "orang baik" sebaiknya tidak diadu di Jakarta. Menurut dia, kader yang baik biarlah disebar ke berbagai daerah.

Faisal pada kesempatan yang sama menilai adanya pola pembangunan yang keliru yang dilakukan pemerintahan Gubernur Ahok. Faisal menyatakan, pemerintahan Ahok punya kebijakan yang terbalik soal pola pembangunan.

Pembangunan yang ada seolah hanya melihat aspek fisik atau bentuk, tetapi mengabaikan aspek sosial atau masyarakat.

"Falsafah membangun kota itu apa sih? Membangun kota sebetulnya membangun keadaban, bukan membangun sosok fisik semata. Jadi, tata kota dimulai dari tata sosialnya dulu. Ini yang barangkali hilang sekarang," kata Faisal.

Pemerintah seharusnya mendahulukan penataan sosial, baru penataan fisik. Kalau penataan sosial dinomorduakan, yang mendapat manfaat dari pembangunan hanya segelintir pihak, khususnya yang punya akses menikmati pembangunan fisik tadi. Padahal, menurut Faisal, jurang masyarakat kaya dan miskin di Tanah Air semakin lebar.

"Satu persen keluarga di Indonesia itu menguasai 50,4 persen kekayaan nasional. Bayangkan, satu persen saja, tetapi menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional," ujar Faisal. (Baca: Ada yang Keliru pada Pembangunan DKI Era Ahok)