Ahok: Korupsi Proyek Trotoar karena Kurangnya Pengawasan Lapangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai, terjadinya dugaan korupsi proyek trotoar di Jakarta Selatan karena kurangnya pengawasan di lapangan.

Ia yakin korupsi tidak terjadi di tingkat perencanaan karena perencanaan proyek di Pemprov DKI sudah menggunakan sistem e-budgeting.

"E budgeting kan enggak bisa ngawasi yang di lapangan," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).

Menurut Ahok, sejauh ini, Pemprov DKI sudah menggunakan jasa konsultan untuk mengawasi proyek yang ada di lapangan. Namun, ia mengaku belum mengetahui apakah ada unsur keteledoran konsultan dari kasus dugaan korupsi proyek trotoar itu.

"Makanya, kadang-kadang itu konsultannya yang kita bayar itu tidak melakukan pengawasan," ujar Ahok.

Dugaan korupsi proyek trotoar di Jakarta Selatan diindikasikan terjadi pada proyek pembangunan trotoar di Cilandak, Lebak Bulus, Fatmawati, dan Mampang. Dugaan korupsi itu  diperkirakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 3,5 miliar.

Dugaan modusnya adalah PT IM selaku pemenang tender proyek mengalihkan kontrak kepada pihak lain. Padahal, 80 persen dari total anggaran proyek sebesar Rp 13 miliar telah dicairkan oleh PT IM.