Kompas.com - 20/05/2016, 10:40 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Perlawanan Lion Air terkait sanksi dari Kementerian Perhubungan ternyata mendapat perlawanan pula. Aksi perlawanan dilakukan dengan memunculkan petisi agar Presiden Joko Widodo dan pemerintah tidak gentar menghadapi ancaman pidana dari Lion Air.

Petisi dengan judul "Pemerintah Jangan Takut Ancaman Lion Air!" itu dibuat oleh Hery Ramdhani di situs change.org.

Dalam petisinya, Hery menulis agar masyarakat mendukung pemerintah tetap tegas menghadapi Lion Group. Menurut Herry, Lion Group merupakan perusahaan arogan.

"Mari kita dukung Pemerintah agar tetap tegas menghadapi AROGANSI korporasi bisnis yang TIDAK TAAT HUKUM dan berniat melawan Pemerintah NKRI. Kita harus PEDULI dengan KESELAMATAN PENERBANGAN dan KEAMANAN NKRI, jangan sampai bangsa ini TUNDUK dan BERTEKUK LUTUT dibawah korporasi bisnis yang arogan!!" tulis Herry dalam petisinya, Jakarta, Kamis (19/5/2016).

Setelah 15 jam dibuat, petisi itu sudah didukung oleh 1.629 pendukung hingga pukul 10.30 WIB. Dalam petisi itu juga, tampak komentar dukungan dari masyarakat.

"Saya siap selalu mendukung pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang selalu pro-rakyat," tulis akun Joko Sulistiyo.

"Negara tidak boleh kalah dengan korporasi," tulis Aang Fadhilah.

Silvi/Kompas.com Penumpang Lion Air di Bandara Soekarno Hatta terlantar akibat pembekuan ground handling oleh Kementerian Perhubungan, Jumat (20/5/2016) pagi.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan sebelumnya mengeluarkan dua sanksi atas insiden Lion Air pada tanggal 10 Mei 2016. Sanksi itu berupa pembekuan rute baru selama enam bulan dan izin ground handling oleh PT Lion Group.

Atas dasar itu, Lion Group melawan. Maskapai berlogo singa merah itu melaporkan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo ke Bareskrim Mabes Polri pada 16 Mei 2016.

Laporan dengan Nomor LP/512/V/2016 itu dibuat oleh Head of Corporate Lawyer Lion Grup Harris Arthur Hedar.

Dalam LP yang diperlihatkan oleh Harris, Suprasetyo dilaporkan atas dasar dugaan tindak penyalahgunaan wewenang dan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP dan 335 KUHP.

Kompas TV Tolak Sanksi, Lion Air Lawan Kemenhub
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sopir Angkot di Tangerang Tewas dengan Sejumlah Luka Tusuk

Sopir Angkot di Tangerang Tewas dengan Sejumlah Luka Tusuk

Megapolitan
Tangkap Pengedar Narkoba, Polsek Neglasari Tangerang Amankan 67 Paket Sabu

Tangkap Pengedar Narkoba, Polsek Neglasari Tangerang Amankan 67 Paket Sabu

Megapolitan
Jagokan Heru Jadi Pj Gubernur DKI, DPRD DKI: Dia Paham Persoalan Jakarta

Jagokan Heru Jadi Pj Gubernur DKI, DPRD DKI: Dia Paham Persoalan Jakarta

Megapolitan
Doakan Korban Tragedi Kanjuruhan, The Jakmania: Sudah Saatnya Suporter Indonesia Bersatu

Doakan Korban Tragedi Kanjuruhan, The Jakmania: Sudah Saatnya Suporter Indonesia Bersatu

Megapolitan
Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI, Riza Patria: Dia Orang Lama di Jakarta, Sudah Paham soal Ibu Kota

Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI, Riza Patria: Dia Orang Lama di Jakarta, Sudah Paham soal Ibu Kota

Megapolitan
Maling Tepergok Curi Motor di Kebon Jeruk, Baru Kabur 10 Meter lalu Tertangkap Warga

Maling Tepergok Curi Motor di Kebon Jeruk, Baru Kabur 10 Meter lalu Tertangkap Warga

Megapolitan
DPRD DKI Sebut Jokowi Punya Perhatian Besar pada Pj Gubernur Terpilih

DPRD DKI Sebut Jokowi Punya Perhatian Besar pada Pj Gubernur Terpilih

Megapolitan
Batalnya Rencana Anies 'Break' Sejenak Usai Lengser karena Dideklarasikan Jadi Capres...

Batalnya Rencana Anies "Break" Sejenak Usai Lengser karena Dideklarasikan Jadi Capres...

Megapolitan
Dalam Sebulan, Warga RT 007/001 Kembangan Utara Sudah 4 Kali Kebanjiran

Dalam Sebulan, Warga RT 007/001 Kembangan Utara Sudah 4 Kali Kebanjiran

Megapolitan
Rizky Billar Bantah Aniaya Lesti Kejora, Polda Metro: Hasil Visum Buktikan Ada Kekerasan

Rizky Billar Bantah Aniaya Lesti Kejora, Polda Metro: Hasil Visum Buktikan Ada Kekerasan

Megapolitan
Perumahan Griya Setu Permai Kabupaten Bekasi Tergenang Banjir Kiriman Kali Cisadang

Perumahan Griya Setu Permai Kabupaten Bekasi Tergenang Banjir Kiriman Kali Cisadang

Megapolitan
Anies Resmikan Tarif Integrasi JakLingko Rp 10.000, 1 Kartu untuk Satu Pengguna

Anies Resmikan Tarif Integrasi JakLingko Rp 10.000, 1 Kartu untuk Satu Pengguna

Megapolitan
Polisi Klaim Kantongi Alat Bukti yang Cukup untuk Tetapkan Rizky Billar Tersangka KDRT

Polisi Klaim Kantongi Alat Bukti yang Cukup untuk Tetapkan Rizky Billar Tersangka KDRT

Megapolitan
7 Hari Tragedi Kanjuruhan, Pemain Persija dan The Jakmania Gelar Doa Bersama

7 Hari Tragedi Kanjuruhan, Pemain Persija dan The Jakmania Gelar Doa Bersama

Megapolitan
Polres Jaksel Jemput Bola Periksa Lesti Kejora di Tempat Rahasia

Polres Jaksel Jemput Bola Periksa Lesti Kejora di Tempat Rahasia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.