Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2016, 20:01 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pakar dan pegiat antikorupsi, Kamis (2/6/2016), meluncurkan sebuah catatan dan penilaian atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Dalam catatan yang terangkum pada buku berjudul Jalan Lurus Menuju Sumber Waras, tim penulis yang dikepalai mantan auditor BPKP, Leonardus Joko Eko Nugroho, menilai, hasil audit BPK keliru. Kekeliruan audit BPK yang pertama ada pada penetapan alamat pembelian lahan.

BPK merujuk pada nilai jual obyek pajak (NJOP) Jalan Tomang Utara, yakni Rp 7 juta per meter persegi. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta merujuk ke Jalan Kyai Tapa dengan NJOP pada tahun pembelian atau tahun 2014 sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi.

"Lokasi RS Sumber Waras berada di Jalan Kyai Tapa sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan BPN dan Dirjen Pajak. Argumentasi BPK bahwa lokasi Sumber Waras di Jalan Tomang Utara adalah salah alamat dan terlalu mengada-ada," kata Leo di Hotel Oria, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Kekeliruan berikutnya ada pada perhitungan BPK soal kerugian. BPK menyebut adanya kerugian sebesar Rp 191 miliar. Angka tersebut berasal dari selisih penjualan lahan.

Pada 2013, Yayasan Sumber Waras membuat ikatan jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama (PT CKU). Pada tahun tersebut, NJOP sebesar Rp 12,195 juta per meter persegi.

Sumber Waras menawarkan lahan tersebut kepada PT CKU seharga Rp 15,500 juta per meter persegi atau lebih tinggi dari NJOP pada saat itu. Jika harga yang ditawarkan Sumber Waras dikali luas lahan yang dibeli seluas 36.441 meter persegi, maka pembayaran tersebut sebesar Rp 564 miliar.

Selanjutnya, pada 7 Desember 2014, Pemprov DKI melakukan ikatan kontrak dengan NJOP yang berlaku saat itu, yakni sebesar Rp 20,755 juta per meter persegi. Total uang yang dibayarkan Pemprov DKI untuk membeli lahan itu sebesar Rp 755 miliar.

Selisih harga penawaran PT CKU pada 2013 dengan harga yang dibayarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2014 sebesar Rp 191 miliar. Angka itu yang disebut sebagai kerugian. Angka tersebut dinilai tidak valid karena NJOP sudah jelas berbeda.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, yang terlibat dalam penulisan buku itu, menilai bahwa tudingan BPK justru menghambat terobosan yang ingin dilakukan Pemprov DKI. BPK menilai, ada aturan yang ditabrak dalam proses pengadaan lahan Sumber Waras. Aturan yang dimaksud ada pada tahap perencanaan.

"Terobosan yang memotong birokrasi ini seharusnya didukung. Karena selama tidak ada aturan yang ditabrak dan sesuai koridor, ini sebuah kemajuan," kata Refly.

Refly menilai, jika tidak ada niat jahat untuk korupsi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, maka upaya memidanakan justru akan menjadi preseden buruk bagi kepala daerah lainnya.

"Nanti kepala daerah akan takut, nggak mau membuat keputusan karena potensi dikriminalisasi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gudang Pabrik di Cengkareng Terbakar, 15 Mobil Damkar Dikerahkan

Gudang Pabrik di Cengkareng Terbakar, 15 Mobil Damkar Dikerahkan

Megapolitan
Cerita Gumar Bertahan Berjualan Minuman Tuak meski Berpenghasilan Kecil, demi Teruskan Usaha Ayah

Cerita Gumar Bertahan Berjualan Minuman Tuak meski Berpenghasilan Kecil, demi Teruskan Usaha Ayah

Megapolitan
Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polri jadi Tersangka, Ini Kronologi Kecelakaannya Versi Polisi

Mahasiswa UI yang Tewas Ditabrak Pensiunan Polri jadi Tersangka, Ini Kronologi Kecelakaannya Versi Polisi

Megapolitan
Mengaku Polisi dan Bisa Keluarkan Aura Negatif, Seorang Pria di Cikarang Ditangkap

Mengaku Polisi dan Bisa Keluarkan Aura Negatif, Seorang Pria di Cikarang Ditangkap

Megapolitan
Kelalaian Mahasiswa UI yang Tewas Kecelakaan Versi Polisi: Melaju 60 Km Per Jam Saat Jalan Licin, lalu Rem Mendadak

Kelalaian Mahasiswa UI yang Tewas Kecelakaan Versi Polisi: Melaju 60 Km Per Jam Saat Jalan Licin, lalu Rem Mendadak

Megapolitan
Pria Ini Laporkan Balik Aspri Hotman Paris, Tak Terima Disebut Menganiaya

Pria Ini Laporkan Balik Aspri Hotman Paris, Tak Terima Disebut Menganiaya

Megapolitan
Beda 'Nasib' Sopir Truk/Bus dengan Purnawirawan Polri Saat Kecelakaan

Beda "Nasib" Sopir Truk/Bus dengan Purnawirawan Polri Saat Kecelakaan

Megapolitan
Balai Kota DKI Buka Posko Vaksinasi Booster Kedua untuk Umum, Diperpanjang hingga Februari 2023

Balai Kota DKI Buka Posko Vaksinasi Booster Kedua untuk Umum, Diperpanjang hingga Februari 2023

Megapolitan
Polri Bakal Berhenti Terbitkan Pelat RF, Fakta: Tak Ada Lagi Kesombongan di Jalan Raya

Polri Bakal Berhenti Terbitkan Pelat RF, Fakta: Tak Ada Lagi Kesombongan di Jalan Raya

Megapolitan
Suami Aniaya Istri dengan Kapak hingga Jari Putus karena Cemburu

Suami Aniaya Istri dengan Kapak hingga Jari Putus karena Cemburu

Megapolitan
Melihat Kembali Mengapa Sodetan Ciliwung Dibutuhkan Warga Jakarta

Melihat Kembali Mengapa Sodetan Ciliwung Dibutuhkan Warga Jakarta

Megapolitan
Skywalk Kebayoran Mendadak Berguncang, Disangka Gempa

Skywalk Kebayoran Mendadak Berguncang, Disangka Gempa

Megapolitan
Kisah Penjual Minuman Tuak di Tangsel, Bertahan Hidup dengan Penghasilan Rp 30.000 Per Hari

Kisah Penjual Minuman Tuak di Tangsel, Bertahan Hidup dengan Penghasilan Rp 30.000 Per Hari

Megapolitan
Cerita Abdul dari Pamekasan Mengadu Nasib ke Jakarta dan Berdagang Starling, Dapat Rp 200.000 dalam Setengah Hari

Cerita Abdul dari Pamekasan Mengadu Nasib ke Jakarta dan Berdagang Starling, Dapat Rp 200.000 dalam Setengah Hari

Megapolitan
Hari Ini Polda Metro Kembali Gelar 'Street Race', Simak Jadwal dan Lokasinya

Hari Ini Polda Metro Kembali Gelar "Street Race", Simak Jadwal dan Lokasinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.