Kompas.com - 21/06/2016, 10:30 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, telah siap untuk menghadapi sidang gugatan class action terhadap Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Jakarta Selatan, terkait normalisasi Sungai Ciliwung, Selasa (21/6/2016).

Mereka sudah memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak pukul 09.00. Padahal, sidang dijadwalkan baru akan berlangsung pukul 10.00.

"Warga antusias, kami berharap ada titik terang untuk warga," ujar salah satu kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera WS Soemarwi, kepada Kompas.com, Selasa.

Tak hanya orang dewasa yang datang ke pengadilan. Banyak pula anak-anak yang ikut orangtuanya. Mereka datang menggunakan kaos putih  bertulisan "Menolak Digusur Demi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan tagar #save bukit duri-kali ciliwung# di belakang kaos.

Ada pula kaos yang bertulisan janji Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI 2012 lalu. Dalam kaos itu juga tertera gambar Jokowi yang tampak melakukan dialog dengan warga.

Janji Jokowi-Ahok yang tertulis dalam kaos tersebut yakni: Janji Jokowi-Ahok dalam Pilkada 2012: "Membangun perkampungan yang sehat dan layak huni. Hunian di bantaran Sungai Ciliwung didesain menjadi kampung susun. Melakukan intervensi sosial untut merevitalisasi permukiman padat dan kumuh tanpa melakukan penggusuran." (Debat calon gubernur DKI Jakarta, 14 September 2012) Ada pula warga yang membawa flyer bertulisan "Kampung Susun bukan Rusunawa" dan "Kota untuk Semua".

Vera menyebut Pemprov DKI pernah mengatakan tidak akan menggusur warga sampai kampung susun selesai dibangun. Warga pun disebut masih melakukan negosiasi dengan Dinas Perumahan dan Gedung DKI terkait pembangunan kampung susun tersebut.

"Gubernur Ahok bilang Bukit Duri tidak akan digusur sampai kampung susun dibangun. Kami lagi berunding, negosiasi dengan Dinas Perumahan, masih berjalan," kata dia.

Namun, kemudian Pemkot Jakarta Selatan melakukan sosialisasi untuk menggusur Bukit Duri. "Sosialisasinya waktu itu Maret dan April, terakhir 1 Mei. Karena ada sosialisasi dan paksaan menggusur, makanya kami ajukan (gugatan class action)," kata Vera.

Sidang pertama gugatan class action seharusnya digelar 7 Juni 2016. Namun, sidang tersebut ditunda karena Pemprov DKI dan pihak tergugat lainnya tidak menghadiri persidangan.

Kompas TV Sandiaga Dengar Keluhan Warga Bukit Duri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

989 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Depok Dapat Remisi HUT Ke-77 RI

989 Warga Binaan Rutan Kelas 1 Depok Dapat Remisi HUT Ke-77 RI

Megapolitan
Ini Daftar 12 Rusunawa di Jakarta yang Diresmikan Anies

Ini Daftar 12 Rusunawa di Jakarta yang Diresmikan Anies

Megapolitan
Video Rekaman Paskibra Asyik Berjoget Viral di Medsos, Camat Cabangbungin Buka Suara

Video Rekaman Paskibra Asyik Berjoget Viral di Medsos, Camat Cabangbungin Buka Suara

Megapolitan
6 Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Tambora, Polisi Periksa 9 Saksi

6 Orang Tewas dalam Kebakaran Ruko di Tambora, Polisi Periksa 9 Saksi

Megapolitan
Anies Sebut Indonesia Masih Hadapi Jalan Panjang untuk Raih Kemerdekaan yang Hakiki

Anies Sebut Indonesia Masih Hadapi Jalan Panjang untuk Raih Kemerdekaan yang Hakiki

Megapolitan
Anies Resmikan 12 Rusunawa Siap Huni di Jakarta: Sebuah Sejarah Ditorehkan...

Anies Resmikan 12 Rusunawa Siap Huni di Jakarta: Sebuah Sejarah Ditorehkan...

Megapolitan
Ini Cara Anies Cukupkan Pendapatan DKI Setelah Bebaskan 85 Persen Warga dari Pajak Bumi dan Bangunan...

Ini Cara Anies Cukupkan Pendapatan DKI Setelah Bebaskan 85 Persen Warga dari Pajak Bumi dan Bangunan...

Megapolitan
Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

Megapolitan
Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

Megapolitan
Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

Megapolitan
Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Megapolitan
869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.