Kompas.com - 23/06/2016, 12:06 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan tak pernah adanya upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rezim terdahulu untuk memutus kontrak pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang dari PT Godang Tua Jaya (GTJ).

Padahal, kata dia, PT GTJ sudah melakukan wanprestasi dengan tidak pernah membangun incinerator, yakni metode penghancuran sampah melalui pembakaran dalam suatu sistem yang terkontrol dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

Ditambah lagi, TPST Bantargebang berada di atas lahan milik Pemprov DKI. (Baca juga: Ahok Minta Polisi Tangkap Penghadang Truk Sampah DKI Masuk Bantargebang)

"Dari zamannya Bang Yos (Gubernur Sutiyoso) tuh, kok kamu enggak putusin dari dulu? kita juga bisa curiga dong ada apa dengan Pemda DKI yang enggak pernah mau bangun incinerator, terus digagalin," ujar Ahok di Balai Kota, Kamis (23/6/2016).

Menurut Ahok, dalam kontrak yang disepakati Pemprov DKI dan PT GTJ, dinyatakan bahwa GTJ wajib membangun incenerator dan pengolahan sampah secara gasification landfill anaerobic digestion (GALFAD).

Namun, ia menilai kewajiban itu tak dipenuhi PT GTJ sampai dengan saat ini.

Karena itu, Ahok menilai seharusnya dari dulu Pemprov DKI tak perlu membayar tipping fee Rp 400 miliar ke pengelola TPST.

"Kalau kamu mau ikutan kontrak ya jangan dibayar dong, kamu jangan olah, emang dia olah? itu juga enggak dengan mesin olah. ya kan," ujar Ahok.

Ahok menyadari, dalam kontrak juga disebutkan bahwa muatan sampah yang diangkut setiap harinya hanya berkisar 2.000-3.000 ton.

Sementara itum saat ini muatan sampah yang diangkut ke Bantargebang mencapai 6.000-7.000.

Namun, Ahok menilai situasi itu sebenarnya tidak bisa jadi alasan bagi PT GTJ untuk tidak memenuhi kewajibannya.

Karena menurut dia, lahan TPST Bantargebang adalah lahan milik Pemprov DKI.

"Misalnya sekarang gini, saya janji kelola barang Anda di tanah saya. Terus enggak terolah. Anda kirim sampah lebih, taruh di tanah Anda, boleh enggak? Ya boleh dong, tanah Anda kok!" kata Ahok.

Pemprov DKI telah melayangkan surat peringatan ketiga (SP 3) ke PT GTJ. (Baca juga: TPST Bantargebang Dikelola Pemprov DKI, Warga Sekitar Tetap Dapat Kompensasi)

Tak lama setelah penerbitan SP 3 tersebut, ratusan orang menghadang truk-truk sampah masuk ke TPST Bantargebang.

Kompas TV Massa Blokade TPST Bantargebang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Sekolah Bisa Gelar PTM 100 Persen

Megapolitan
Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Anggota DPRD Depok Ajukan Interpelasi Terkait KDS, Wali Kota Depok: Belum Sampai ke Saya

Megapolitan
Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Kurang Antisipasi, Tiga Minibus Terlibat Tabrakan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek Km 20

Megapolitan
Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Pimpin Sertijab Kapolsek untuk Pertama Kali, Kapolda Metro: Polsek Itu Ujung Tombak Polri

Megapolitan
Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Cegah Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Jaksel Wajibkan Karantina Hewan Kurban 14 Hari

Megapolitan
Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Tak Berminat Jadi Pj Gubernur DKI, Irjen Fadil Imran Mengaku Punya Banyak PR sebagai Kapolda Metro

Megapolitan
Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Wali Kota Sebut Angka Stunting di Tangsel Terendah Se-Provinsi Banten

Megapolitan
Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Punya Peluang Jadi Pj Gubernur DKI, Kapolda Metro Jaya: Saya Tidak Berminat

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

PPKM Level 1 Jabodetabek, Resepsi Pernikahan Diperbolehkan hingga Kapasitas 100 Persen

Megapolitan
Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Rute KRL Mulai 28 Mei, Penumpang dari Cikarang-Bekasi Transit di Peron 6-7 Stasiun Manggarai

Megapolitan
Alasan Anies Gunakan Tema 'Jakarta Hajatan' untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Alasan Anies Gunakan Tema "Jakarta Hajatan" untuk HUT Ke-495 Ibu Kota

Megapolitan
Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Panduan Naik KRL dari Bogor ke Tanah Abang Mulai 28 Mei, Transit di Manggarai, Pindah ke Peron 6-7

Megapolitan
PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

PPKM Level 1 di Jabodetabek, Ini Aturan bagi Pengunjung Mal

Megapolitan
Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Ketika Residivis Jadi Pengedar Lagi, Sabu dan Ekstasi Senilai Rp 3 Miliar Diamankan Polisi...

Megapolitan
PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

PPKM Level 1 Jabodetabek Berlaku 24 Mei hingga 6 Juni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.