Ahok Duga Pembelian Lahan di Cengkareng Barat Terkait Gratifikasi yang Diterima Dinas Perumahan

Kompas.com - 27/06/2016, 19:13 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan dalam acara Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan dalam acara "Color of Jakarta" 2016, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga pembelian lahan Rusun Cengkareng Barat yang bermasalah masih berkaitan dengan gratifikasi yang diterima Dinas Perumahan DKI beberapa waktu lalu. Ketika itu, Dinas Perumahan DKI sudah melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini kita sudah lapor KPK, ini ada hubungannya dengan gratifikasi yang dilaporkan dulu. Yang Rp 10 miliar lebih, dikasih ke Dinas Perumahan yang kita suruh balikin. Itu kayaknya ada hubungannya," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (27/6/2016).

Dinas Perumahan DKI membeli lahan di Cengkareng yang ternyata adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Ahok, sapaan Basuki, juga memastikan bahwa ada oknum yang terlibat dalam jual beli tanah ini. Bahkan, Ahok menduga praktik semacam ini sudah berlangsung belasan tahun.

"Yang pasti ada oknum dalam yang terlibat karena ada surat keterangan Dinas KPKP kalau itu punya dia, tapi di tangan mereka (surat) diganti," ujar Ahok.

Ahok pun sedang berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri untuk menindaklanjuti temuan ini. Hal yang pasti, kata Ahok, membeli barang yang merupakan milik sendiri merupakan penipuan. Dinas Perumahan DKI sendiri harus ditanyai lebih lanjut.

"Kalau beli barang sendiri pasti penipuan dong. Tapi sekarang bisa enggak kita nyalahin Dinas Perumahan? Ya ini kita proses saja," ujar Ahok.

Beberapa waktu lalu, sejumlah PNS DKI telah melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Mereka adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji, serta Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan, nilai gratifikasi yang dikembalikan para pegawai negeri sipil (PNS) DKI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp 10 miliar. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI mengembalikan gratifikasi lebih kurang Rp 9,5 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Jakarta Hari Ini, 12 Mei 2021

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Polisi Tangkap Satu Preman yang Minta THR ke Pedagang di Pasar Ciputat

Megapolitan
Ada Pembatasan Operasional, Volume Pengguna KRL Jabodetabek Turun

Ada Pembatasan Operasional, Volume Pengguna KRL Jabodetabek Turun

Megapolitan
Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

Minta Anies Evaluasi Fungsi TGUPP, Ketua Komisi A: SKPD Terganggu

Megapolitan
Libur Idul Fitri 12-15 Mei, KRL Jabodetabek Beroperasi Pukul 04.00-20.00 WIB

Libur Idul Fitri 12-15 Mei, KRL Jabodetabek Beroperasi Pukul 04.00-20.00 WIB

Megapolitan
Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Ratusan PNS Jakarta Ogah Naik Jabatan, Ketua Komisi A: Mereka Malas

Megapolitan
Pemudik Ini Tak Kapok Dipaksa Putar Balik 5 Kali di Kedungwaringin demi Jumpa Anak di Tegal

Pemudik Ini Tak Kapok Dipaksa Putar Balik 5 Kali di Kedungwaringin demi Jumpa Anak di Tegal

Megapolitan
Kapolda Metro: 310 Kilogram Sabu yang Diselundupkan dari Iran Bernilai Rp 400 Miliar

Kapolda Metro: 310 Kilogram Sabu yang Diselundupkan dari Iran Bernilai Rp 400 Miliar

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Megapolitan
Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Megapolitan
Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Megapolitan
Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Megapolitan
Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X