Kinerja Baik, Warga Apresiasi Pemerintahan Ahok-Djarot

SETELAH bekerja sekitar 1,5 tahun, masyarakat Jakarta memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Penghargaan tertinggi diberikan setelah masyarakat melihat kerja nyata pemerintah DKI Jakarta.

Mayoritas responden (70,4 persen) menyatakan puas hingga sangat puas atas kinerja pemimpin mereka.

Sepanjang 2014-2016, berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta. Meskipun sebagian kebijakan itu menimbulkan perdebatan, kenyataannya masyarakat Jakarta merasa puas dengan sejumlah gebrakan yang dibuat pemerintahan Basuki-Djarot. Kepuasan ini berkembang setelah masyarakat melihat dan mengalami sendiri realitas perubahan kondisi dari ibu kota negara.

Hal tersebut menjadi kesimpulan dari survei wawancara tatap muka langsung yang dilakukan Litbang Kompas, pertengahan bulan ini.

Masyarakat Jakarta cenderung memberikan penilaian rasional pada kinerja pemerintahan Basuki-Djarot. Ada empat variabel, yakni penilaian terhadap kondisi Jakarta, tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kesukaan pada pemimpin, dan loyalitas pada pemimpin.

Berdasarkan perhitungan statistika, penilaian kondisi Jakarta memberikan pengaruh tertinggi terhadap kepuasan dibandingkan tiga aspek lainnya. Ini menunjukkan, warga Jakarta menilai pemimpinnya secara rasional.

Positif dan negatif

Kerja keras pemerintahan Basuki-Djarot selama ini telah membuahkan hasil. Setelah pembenahan dilakukan, sejumlah bidang, seperti pendidikan, kesehatan, permukiman, infrastruktur, dan transportasi, dinilai baik oleh masyarakat.

Pemerintahan kali ini melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sebelumnya dirintis Gubernur Joko Widodo. Melalui KJP, siswa miskin mendapatkan kesempatan menamatkan pendidikan minimal sampai jenjang SMA.

Setiap bulan, siswa ini mendapat bantuan dana untuk membeli peralatan sekolah, biaya transportasi, serta biaya ekstrakurikuler. Program KJP dinilai cukup memuaskan pelaksanaannya oleh masyarakat meski beberapa bulan lalu terjadi penyelewengan dana KJP.

Pada bidang kesehatan, program Kartu Jakarta Sehat (KJS) juga tetap dilanjutkan. Program KJS ditujukan bagi warga ber-KTP DKI yang belum memiliki jaminan kesehatan di luar Asuransi Kesehatan BPJS.

Penyediaan permukiman juga menjadi salah satu bidang yang dinilai baik. Pembangunan rusunawa hingga 15.000-20.000 unit telah membantu penyediaan permukiman bagi masyarakat di bantaran sungai.

Meskipun penertiban permukiman bantaran sungai menuai kontroversi, nyatanya program itu mendapat apresiasi positif. Pembongkaran rumah di bantaran sungai telah berkontribusi pada upaya pengendalian banjir. Di sisi lain, kehidupan masyarakat bantaran semakin baik karena direlokasi ke rusunawa.

Bidang transportasi juga mendapat penilaian baik. Kebijakan Gubernur menambah armada bus dan memperluas rute transjakarta mendapat sambutan baik dari masyarakat karena sedikit banyak menjawab masalah ketersediaan angkutan umum di Jakarta.

Persoalan lingkungan dinilai masyarakat belum cukup mengalami perubahan yang berarti. Namun, upaya pembersihan saluran air oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) dinilai cukup efektif menjaga kebersihan lingkungan dan kondisi drainase.

Pengelolaan sampah dan limbah di Jakarta juga dianggap belum terorganisasi dengan baik. Kasus pemblokiran Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, oleh sejumlah warga pada 23 Juni menjadi salah satu parameter bahwa pengelolaan sampah Jakarta belumlah beres.

Meski demikian, masyarakat tetap memberikan dukungan atas upaya yang dilakukan Pemprov untuk pengelolaan sampah.

Meski mayoritas memberikan apresiasi positif, ada beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat untuk diperhatikan Gubernur Basuki. Rencana Pemprov DKI Jakarta merevisi Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka menuai protes sejumlah pihak karena dianggap mengekang kebebasan berpendapat.

Kasus lainnya terkait Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya aturan minuman keras atau miras boleh dijual asal dibatasi. Dalam perda, tidak dijelaskan pelarangan penjualan miras. Gubernur Basuki berpendapat, miras boleh dijual karena kadar alkoholnya kurang dari 5 persen. Kasus ini menjadi polemik di tingkat warga.

Kepercayaan sosial

Perubahan kondisi Jakarta itu semakin membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dan lingkungan sekitar. Mulai dari tetangga, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, aparat pemerintah provinsi, hingga gubernur dan wakil gubernur mendapat kepercayaan yang tinggi.

Ini merupakan modal sosial warga Jakarta yang positif untuk membangun Jakarta. Hanya saja, kepercayaan yang masih negatif ditujukan kepada anggota DPRD Jakarta. Mayoritas atau sekitar 64 persen responden tidak percaya pada kiprah anggota Dewan dalam menampung aspirasi warga.

Kepercayaan masyarakat pada aparat pemerintah diperkuat dengan kehadiran sistem Jakarta Smart City setahun belakangan. Dalam sistem tersebut terdapat dua aplikasi, yakni Qlue dan Crop, yang memudahkan komunikasi antara masyarakat dan aparat pemerintahan.

Melalui aplikasi Qlue, masyarakat bisa melaporkan aneka masalah di lingkungan, seperti kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kerusakan sarana prasarana umum. Qlue terhubung dengan aplikasi Crop yang dipegang oleh aparat pemerintahan.

Keterhubungan dua aplikasi tersebut membuat persoalan bisa segera diselesaikan oleh pemerintah. Januari-Mei 2016, menurut catatan Qlue, dari 107.000 aduan yang masuk, sekitar 64 persen diselesaikan.

Kehadiran sistem itu disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah. Namun, kehadiran media sosial aduan tersebut justru mengurangi interaksi antarwarga sehingga berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan dengan tetangga sekitar.

Beberapa persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah di tingkat RT/RW sekarang dibebankan kepada pejabat publik. Contohnya, persoalan membakar sampah di depan rumah yang asapnya mengganggu tetangga sekitarnya. Persoalan kecil tersebut langsung dilaporkan melalui Qlue (Kompas, 10/3/2016). Padahal, sebenarnya hal tersebut bisa diselesaikan dengan musyawarah antartetangga.

Kesukaan

Pembenahan Jakarta selama 1,5 tahun juga berdampak pada tumbuhnya rasa suka pada karakter pemimpin Jakarta terutama Gubernur Basuki.

Di awal kepemimpinannya, banyak pihak tidak suka dengan gaya bicara Basuki yang blakblakan dan keras. Belakangan, masyarakat Jakarta bisa menerima hal tersebut. Karakternya yang dinilai negatif itu tertutup oleh keberanian, ketegasan, dan penampilan fisiknya yang menarik.

Cara berkomunikasi Ahok, panggilan Basuki, dinilai cukup pedas. Namun, hal ini yang memberikan dampak perbaikan terhadap daerah yang dipimpinnya. Gaya bicaranya yang tegas dan sarat informasi membuat para bawahannya mau bekerja untuk kemajuan Jakarta.

Ahok kerap kali mengambil keputusan yang tidak populer dan terkadang menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Sebut saja saat Ahok memutuskan untuk menertibkan permukiman Kampung Pulo di bantaran Sungai Ciliwung. Ahok mengeluarkan keputusan tersebut meski dipertentangkan banyak pihak. Dia juga secara tegas menyebutkan permukiman tersebut ilegal dan harus segera direlokasi ke rusunawa.

Rasa suka pada karakter Gubernur Jakarta melahirkan sikap loyal warga pada pemerintahannya. Masyarakat percaya, karakter Ahok akan menunjang kinerja untuk menyejahterakan masyarakat Jakarta. Rasa percaya itulah yang membangun sikap emosional dan loyal pada pemerintahan Gubernur Ahok.

Bentuk dukungan bukan sekadar ikut serta dalam program pembangunan atau mengajak orang lain untuk mendukung kebijakan Gubernur. Namun, sampai pada fase supaya Ahok terpilih kembali menjadi gubernur pada pilkada 2017. Inilah bukti rasionalitas warga Jakarta menilai kinerja pemimpinnya.

(M Puteri Rosalina/Putri Arumsari/Litbang Kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 Juni 2016, di halaman 31 dengan judul "Kinerja Baik, Warga Apresiasi Pemerintah".