Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Akan Dilakukan Kepala Dinas Perumahan yang Baru Dilantik Ahok

Kompas.com - 01/07/2016, 13:39 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Arifin mengaku akan segera berkoordinasi dengan bawahannya untuk mencari tahu masalah apa saja yang belum terselesaikan di Jakarta. Hal itu diungkapkan Arifin usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/7/2016).

"Saya akan segera berkoordinasi dan mencari tahu apa saja yang harus dibereskan. Sekarang saja saya belum ketemu sama anak buah, jadi harus ketemu dulu, ngobrol, diskusi bareng," kata Arifin kepada Kompas.com.

Terkait dengan masalah yang membuat Kepala Dinas sebelumnya dicopot yakni pembelian lahan rusun Cengkareng Barat, Arifin belum bisa berkomentar banyak. Dia akan mengecek hal-hal terkait dan menelitinya terlebih dahulu agar dapat menentukan apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh.

"Soal (lahan di) Cengkareng, sudah ada porsinya, sudah ditangani oleh penegak hukum. Kami biarkan saja dulu prosesnya berjalan," tutur Arifin. (Baca: Dengan Suara Lirih, Kadis Perumahan Pasrah Bakal Dipecat Ahok)

Selain Arifin yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, ada tiga pejabat lain yang dilantik. Seperti Bayu Meghantara yang dilantik menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Premilasari menjadi Kepala Biro Tata Pemerintahan, dan Jayadi menjadi Sekretaris Kota Jakarta Timur.

Pelantikan pejabat eselon II sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1585 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama. Kemudian ada 24 pejabat eselon III atau administrator yang dilantik.

Hal ini sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1586-1592 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan untuk jabatan administrator.

Selanjutnya, ada 92 pejabat eselon IV yang dilantik. Hal ini juga sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1593-1602 Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dari dan untuk jabatan pengawas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Ulah Jukir di Depan Masjid Istiqlal yang Berulang, Kini Palak “Tour Leader” Rp 300 Ribu dan Sopir Bus

Megapolitan
Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Heru Budi Sebut Penjarah Aset Rusunawa Marunda Sudah Dihukum, Warga: Belum Ada Penangkapan

Megapolitan
Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Dibakar Joki Tong Setan, Pemeran Tuyul Rumah Hantu Alami Luka Bakar 40 Persen

Megapolitan
Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Panitia PPDB Jakut Ingatkan Tak Ada Jalur Zonasi untuk Jenjang SMK

Megapolitan
Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Pengelola Rusunawa Marunda Ternyata Belum Laporkan Kasus Penjarahan, Masih Lengkapi Berkas

Megapolitan
Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Akhirnya PKS Usung Anies dan Kader Sendiri pada Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Pengalaman Buruk Rombongan Bandung Dikejar, Dipalak, dan Diancam Preman Jakarta Gara-gara Parkir

Megapolitan
Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Dapat Restu Maju Pilkada Bogor, Atang Trisnanto Kuatkan Tim Pemenangan

Megapolitan
Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Berbagai Kendala Kartu Keluarga Saat PPDB Jalur Zonasi, Anak Baru Pindah KK Tak Terbaca Sistem

Megapolitan
Teganya 'Wedding Organizer' Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Teganya "Wedding Organizer" Tipu Calon Pengantin di Bogor, Tak Ada Dekorasi di Hari Resepsi

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 26 Juni 2024

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini 26 Juni 2024

Megapolitan
Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Pemerintah Diminta Tunjuk Perumnas untuk Kelola Rumah Subsidi agar Tepat Sasaran

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

[POPULER JABODETABEK] Rumah Subsidi Pemerintah di Jarah, Pengamat : Bank dan Pemilik Tak Peduli Nilai Bangunan | Calon Pengantin Ditipu WO

Megapolitan
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Coret Pengembang Rumah Subsidi yang Bermasalah

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com