Beban Ibu Kota Kian Berat

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, laju migrasi ke Jabodetabek yang masih tinggi sekaligus menunjukkan program Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran, dari daerah dan desa, belum menunjukkan hasil yang positif.

Memang selama pemerintahan Jokowi, pemerintah pusat menggelontorkan lebih banyak kucuran dana ke daerah. Dana transfer ke daerah ditambah dana desa totalnya mencapai Rp 770 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp 2.000 triliun.

Namun, besarnya dana yang dikucurkan ke daerah itu tanpa diikuti mekanisme kontrol dan evaluasi. Sanksi pun tidak ada jika pemerintah daerah ternyata gagal memanfaatkan dana dengan baik atau target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

"Seharusnya jika dana tidak dimanfaatkan dengan baik atau target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, ada sanksi yang dijatuhkan. Misalnya, sanksi transfer dana ke daerah itu pada tahun berikutnya dipotong besarannya," katanya.

Akibat lemahnya kontrol dan evaluasi, dan ketiadaan sanksi, politik anggaran di mayoritas daerah akhirnya tergantung pada kepentingan politik pemimpin daerahnya. Politik anggaran tidak berpihak pada upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Hanya sedikit daerah yang sudah berpihak ke arah itu. Dicontohkan seperti Bandung dan Cimahi di Jawa Barat, Surabaya dan Banyuwangi di Jawa Timur, dan Bantaeng di Sulawesi Selatan.

Selain politik anggaran pemimpin daerah yang belum berpihak pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kendala lainnya adalah aparatur birokrasi di daerah sering kali belum bisa menyokong keinginan dari pemimpin daerahnya. "Sering terjadi pemimpin daerahnya punya visi baik, tetapi birokrasinya tidak bisa menerjemahkan keinginan pimpinannya," ujar Robert.

Sianturi mengatakan, Disdukcapil DKI menjadwalkan operasi bina kependudukan dua pekan pasca Lebaran atau H+15, yang didahului pendataan penduduk pendatang mulai H+10.

"Setelah datang, kami biarkan dulu mereka. Karena siapa tahu mereka ikut datang untuk berlibur. Setelah itu, mulai H+15, Disdukcapil bekerja sama dengan RT/RW akan mendata warga pendatang melalui operasi bina kependudukan," ujar Sianturi.

"Tindak lanjut operasi ini akan ada kebijakan pimpinan. Namun, yang jelas akan ada pembinaan untuk mereka," ujarnya.

(HLN/DEA/APA/CO6)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Juli 2016, di halaman 1 dengan judul "Beban Ibu Kota Kian Berat".