Terkait Gugatan Lahan Cengkareng Barat, Toeti dan Pemprov DKI Lakukan Mediasi

Kompas.com - 18/07/2016, 11:51 WIB
Dokumen daftar nominatif pengadaan tanah untuk rusun di Kelurahan Cengkareng Barat yang dimiliki Biro Hukum DKI Jakarta. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERADokumen daftar nominatif pengadaan tanah untuk rusun di Kelurahan Cengkareng Barat yang dimiliki Biro Hukum DKI Jakarta.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugatan yang dilayangkan keluarga Toeti Noezlar Soekarno terhadap Pemprov DKI atas kepemilikan lahan di Cengkareng Barat sampai pada tahan mediasi.

Hal itu berdasarkan hasil sidang yang digelar pada 30 Mei 2016. Saat itu, majelis hakim memutuskan agar terlebih dahulu diadakan mediasi antara kedua pihak.

Panitera Pengganti di persidangan Toeti, Abdul Shomad, mengatakan, persidangan meminta agar diadakan mediasi antara Toeti sebagai penggugat, dan tergugat, Pemprov DKI.

Dua instansi yang digugat oleh Toeti yaitu Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Abdul menjelaskan, gugatan Toeti terhadap Pemprov DKI masuk pada 4 Mei 2016. Barulah pada 30 Mei, persidangan meminta agar kedua pihak melakukan mediasi.

Selanjutnya, pada 6 dan 13 Juni, persidangan menunda sidang mediasi karena berkas berita acara mediasi belum lengkap. Barulah di persidangan pada 20 Juni, ditentukan mediator untuk mediasi.

"Tanggal 30 Mei, hanya penggugat yang datang dan dilanjutkan pada tanggal 6 dan 13 Juni sidangnya, tapi berita acara belum lengkap. Baru 20 Juni sudah lengkap (berkasnya), baru ditentukan mediatornya," ujar Abdul saat ditemui Kompas.com di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (15/7/2016) lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Abdul menyebut, proses mediasi dilakukan selama 30 hari kerja semenjak ditetapkan oleh persidangan. Menurut Abdul, bisa saja gugatan dihentikan jika proses mediasi berjalan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

"Setiap perkara yang masuk kan ada mediasi dulu, kalau misalnya ada kesepakatan ya tuntutannya bisa saja dicabut," ujarAbdul.

Perkara lahan Cengkareng Barat bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyimpangan dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat seluas 4,6 hektar oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah sebesar Rp668 miliar. Belakangan, diduga Pemprov DKI membeli lahan milik sendiri.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

Jakarta Buka Posko Siaga Covid-19 24 Jam, Tersebar di Semua Kelurahan

Megapolitan
Imbau Dirikan Tenda Darurat Perawatan Pasien Covid-19, Anies: Rumah Sakit Sudah Penuh

Imbau Dirikan Tenda Darurat Perawatan Pasien Covid-19, Anies: Rumah Sakit Sudah Penuh

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meledak, Jakarta Krisis Tenaga Kesehatan

Kasus Covid-19 Meledak, Jakarta Krisis Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Liza Putri Noviana, Nakes Pertama di Wisma Atlet yang Gugur Terpapar Covid-19

Liza Putri Noviana, Nakes Pertama di Wisma Atlet yang Gugur Terpapar Covid-19

Megapolitan
Tangerang Zona Merah, Pemkot Imbau Shalat Jumat Diganti Zuhur

Tangerang Zona Merah, Pemkot Imbau Shalat Jumat Diganti Zuhur

Megapolitan
Ingat, Hari Ini Terakhir Lapor Diri PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD dan Afirmasi SMP/SMA/SMK

Ingat, Hari Ini Terakhir Lapor Diri PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD dan Afirmasi SMP/SMA/SMK

Megapolitan
Anies Sebut Sebagian Besar Pasien Covid-19 di Jakarta Bergejala Sedang

Anies Sebut Sebagian Besar Pasien Covid-19 di Jakarta Bergejala Sedang

Megapolitan
Anies: Menambah Tenaga Kesehatan Tak Bisa Secepat Penambahan Kasus Covid-19

Anies: Menambah Tenaga Kesehatan Tak Bisa Secepat Penambahan Kasus Covid-19

Megapolitan
Rekor Baru Covid-19 di Jakarta Capai 7.505, Semua Rumah Sakit Diminta Bangun Tenda Darurat

Rekor Baru Covid-19 di Jakarta Capai 7.505, Semua Rumah Sakit Diminta Bangun Tenda Darurat

Megapolitan
Jakarta Tidak Sedang Baik-baik Saja, Rekor 7.505 Kasus Baru hingga RS di Ambang Kolaps

Jakarta Tidak Sedang Baik-baik Saja, Rekor 7.505 Kasus Baru hingga RS di Ambang Kolaps

Megapolitan
Fakta Warga Tangerang Diduga Meninggal Usai Divaksin: Disuntik Saat Tensi Tinggi, Dinkes Lakukan Investigasi

Fakta Warga Tangerang Diduga Meninggal Usai Divaksin: Disuntik Saat Tensi Tinggi, Dinkes Lakukan Investigasi

Megapolitan
[BERITA FOTO] RS Covid-19 di Ambang Kolaps, Berjuang Bernapas dari Tenda Darurat

[BERITA FOTO] RS Covid-19 di Ambang Kolaps, Berjuang Bernapas dari Tenda Darurat

Megapolitan
UPDATE 24 Juni: Tambah 98 Kasus di Kota Tangerang, 550 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 24 Juni: Tambah 98 Kasus di Kota Tangerang, 550 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Saat Covid-19 Jadi Momok di Rumah Sendiri, Masihkah Kita Lengah dan Pongah?

Saat Covid-19 Jadi Momok di Rumah Sendiri, Masihkah Kita Lengah dan Pongah?

Megapolitan
Bukan Hanya RS, Puskesmas Juga Bisa Kolaps bila Lonjakan Covid-19 Tak Segera Dikendalikan

Bukan Hanya RS, Puskesmas Juga Bisa Kolaps bila Lonjakan Covid-19 Tak Segera Dikendalikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X