Kompas.com - 20/07/2016, 18:26 WIB
Kondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com
— Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan tak ada kesalahan prosedur dalam pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dia menduga, dalam kasus tersebut justru terjadi pemalsuan dokumen.

"Kalau saya lihat (kesalahan) secara prosedur, tidak. Tetapi, di situ diduga ada pemalsuan-pemalsuan dokumen?" kata Djarot seusai entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Pemprov DKI Jakarta salah membeli lahan tersebut karena adanya dokumen ganda. Sebab, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, lahan tersebut merupakan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

"Ada pemalsuan-pemalsuan dokumen, lahan yang harusnya milik kami dan tercatat dalam aset kami, dibeli sendiri oleh kami. Tapi, keluar sertifikat di lahan itu atas nama orang lain. Padahal, di Mahkamah Agung, kami sudah menang, sampai PK (peninjauan kembali)," kata Djarot.

Ia pun menyerahkan kasus pembelian lahan Cengkareng Barat kepada aparat penegak hukum.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 668 miliar. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta membeli lahan tersebut dari perseorangan bernama Toeti Noeziar Soekarno.

Di sisi lain, berdasarkan audit BPK, lahan itu merupakan kepemilikan DKPKP DKI Jakarta. Sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti diketahui tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Incar Warung yang Ditinggal Mudik, Maling Panjat Tiang Listrik Lalu Gasak Uang dan 4 Bungkus Rokok

Incar Warung yang Ditinggal Mudik, Maling Panjat Tiang Listrik Lalu Gasak Uang dan 4 Bungkus Rokok

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Diputar Balik hingga Pekerja Pabrik Protes di Jalan Tol yang Ditutup

Hari Pertama Larangan Mudik, Ribuan Kendaraan Diputar Balik hingga Pekerja Pabrik Protes di Jalan Tol yang Ditutup

Megapolitan
Banjir di Cipinang Melayu, Mobil Pompa Dikerahkan untuk Sedot Air

Banjir di Cipinang Melayu, Mobil Pompa Dikerahkan untuk Sedot Air

Megapolitan
Update 6 Mei: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 208 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Update 6 Mei: Tambah 21 Kasus di Kota Tangerang, 208 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Detik-detik Longsor yang Timpa Rumah Warga di Jagakarsa, Terdengar Suara Gemuruh dari Plafon

Detik-detik Longsor yang Timpa Rumah Warga di Jagakarsa, Terdengar Suara Gemuruh dari Plafon

Megapolitan
Masuk Kota Bogor, Pendatang Wajib Jalani Tes Antigen

Masuk Kota Bogor, Pendatang Wajib Jalani Tes Antigen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pemuda Arogan di Masjid Bekasi jadi Duta Masker | Protes Penyekatan Jalur Mudik

[POPULER JABODETABEK] Pemuda Arogan di Masjid Bekasi jadi Duta Masker | Protes Penyekatan Jalur Mudik

Megapolitan
Gara-gara Kerumunan Konser Musik, Manajemen Cibis Park dan Penyelenggara Bazaar Didenda Rp50 Juta

Gara-gara Kerumunan Konser Musik, Manajemen Cibis Park dan Penyelenggara Bazaar Didenda Rp50 Juta

Megapolitan
Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

Megapolitan
Tahu Segala Modus, Polda Metro Pastikan Pemudik Tak Akan Lolos

Tahu Segala Modus, Polda Metro Pastikan Pemudik Tak Akan Lolos

Megapolitan
Masjid Kubah Emas Depok, Dibangun Megah Tanpa Hitung Biaya untuk Ingat Kebesaran Tuhan

Masjid Kubah Emas Depok, Dibangun Megah Tanpa Hitung Biaya untuk Ingat Kebesaran Tuhan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X