Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Hasil Reses Fraksi PDI-P Berbeda dengan Survei SMRC

Kompas.com - 22/07/2016, 15:47 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Gembong Warsono menilai wajar jika hasil reses Fraksi PDI-P berbeda dengan survei SMRC. Gembong mengatakan hal ini karena warga yang dijadikan objek antara SMRC dan Fraksi PDI-P berbeda.

Untuk diketahui, sebanyak 80 persen warga serta anak ranting sudah tidak menghendaki petahana (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama kembali memimpin di Ibu Kota. Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juni 2016, sebanyak 25,6 persen responden memilih PDI-P sebagai partai politik yang didukungnya pada pemilu.

Dari persentase tersebut, mayoritas responden mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017. Gembong mengatakan alasan pertama karena PDI-P sampai sekarang belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi cagub.

"Kalau ada pemilih PDI-P yang kemarin memberikan KTP untuk petahana, itu karena PDI-P sampai sekarang belum memutuskan calon gubernur," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat, (22/7/2016).

Gembong mengatakan warga yang memilih PDI-P pasti akan kembali mendukung partai tersebut ketika cagub definitif diumumkan.

"Mereka akan kembali," ujar Gembong. (Baca: Hasil Survei Dukungan untuk Ahok Berbeda dengan Hasil Reses Fraksi PDI-P)

Warga miskin

Alasan kedua, kata Gembong, apa yang dilakukan oleh anggota Fraksi PDI-P bukanlah survei. Melainkan reses yang kebanyakan dilakukan di kawasan kumuh, tempat tinggal kaum menengah ke bawah.

80 persen warga yang menolak mendukung petahana yang dimaksud PDI-P adalah warga miskin.

"Jadi kan bicara segmennya. Kalau masyarakat menengah ke bawah dari yang kita tanya tidak mau lagi mendukung petahan. Tapi kalau masyarakat lain yang tinggal di Pondok Indah mungkin masih mendukung," ujar Gembong.

Gembong mengatakan di sinilah letak perbedaan keduanya. Hal yang dilakulan SMRC adalah survei yang mencakup berbagai kalangan masyarakat. Sementara Fraksi PDI-P hanya mengumpulkan pandangan dari masyarakat menengah ke bawah saja.

"Jadi kami tidak membantah SMRC karena itu kan ilmiah. Saya sampaikan ini hanya perbedaan segmentasi dan objek saja," ujar Gembong. (Baca: Fraksi PDI-P DPRD DKI: 80 Persen Warga Tak Kehendaki "Incumbent")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com