Penerimaan PBB-P2 Jaksel Baru 52 Persen

Kompas.com - 24/08/2016, 19:43 WIB
Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Sepekan sebelum batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 31 Agustus 2016, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar pekan panutan pembayaran PBB-P2, Rabu (24/8/2016).

Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan sampai hari ini pihaknya baru berhasil merealisasikan penerimaan pajak Rp 1,18 triliun atau 52 persen dari target Rp 2,083 triliun.

"Penerimaan PBB-P2 memberikan kontribusi bagi pembangunan untuk masyarakat, baik dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana atau peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Tri, dalam keterangan tertulisnya, Rabu sore.

Untuk menggenjot penerimaan pajak itu, Tri mengatakan pihaknya telah mengupayakan berbagai cara antara lain jemput bola dengan memanggil para wajib pajak, juga menggelar pekan panutan pembayaran PBB-P2 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Setidaknya ada 300 wajib pajak yang diundang di acara tersebut, termasuk beberapa artis yang membayar PBB. Tri menyatakan kekurangan 48 persen penerimaan PBB-P2, akan diupayakan melalui pemberian surat imbauan, teguran, sampai penyegelan terhadap wajib pajak.

Selain itu, Pemkot Jaksel juga akan bekerja sama dengan instansi lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan. Beberapa spanduk pengingat jatuh tempo pembayaran PBB-P2 juga telah dipasang di berbagai titik di Jakarta Selatan.

Target PBB-P2 Jakarta Selatan tahun 2016 menjadi penyumbang terbesar penerimaan PBB-P2 di DKI Jakarta. Di Jakarta, PBB-P2 senilai Rp 6,4 triliun menyumbang 20 persen pajak daerah. Sebanyak 32 persen dari Rp 6,4 triliun itu berasal dari Jakarta Selatan.

"Dengan semakin meluasnya pembangunan di DKI Jakarta, maka tidak mengherankan penerimaan PBB-P2 semakin meningkat setiap tahunnya," ujar Tri.

Saat ini, penetapan PBB-P2 di Jakarta dibagi atas empat kategori, yakni nilai jual objek pajak (NJOP) Rp 200 juta ke bawah dikenakan PBB 0,01 persen dari NJOP; NJOP Rp 200 juta- Rp 2 miliar dikenakan 0,1 persen dari NJOP; NJOP Rp 2- Rp 10 miliar dikenakan 0,2 persen; dan di atas Rp 10 miliar dikenakan 0,3 persen dari NJOP.

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta mencatat tahun ini ada 1,1 juta warga yang dibebaskan dari pembayaran PBB-P2. Pembebasan PBB-P2 hanya berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar, atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi.

Dengan catatan, lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Meski demikian, ada pula tanah dengan luas 100 meter persegi dan berada di area non-perumahan yang dapat terkena pajak. Hal itu terjadi apabila luas bangunannya lebih dari 100 meter persegi. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Megapolitan
Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Megapolitan
Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Megapolitan
Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Megapolitan
Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Megapolitan
Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Megapolitan
Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Megapolitan
Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Didemo Mantan Pegawai Magang Terkait PKWT, Ini Komentar Transjakarta

Megapolitan
Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Donny Saragih Mengaku Mengundurkan Diri Sebelum Dicopot sebagai Dirut Transjakarta

Megapolitan
Begal yang Ditangkap di Bekasi Diduga Satu Komplotan dengan Pembegal Tentara pada 2018

Begal yang Ditangkap di Bekasi Diduga Satu Komplotan dengan Pembegal Tentara pada 2018

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X