JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak bisa menunda penertiban permukiman di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Alasannya, warga di sana sudah banyak yang pindah ke rumah susun dan anggaran untuk menormalisasi Sungai Ciliwung dalam APBN masuk dalam tahun anggaran 2016.
Pada Rabu (28/9/2016) pagi tadi, Pemerintah Kota Jakarta Selatan menggusur kawasan permukiman di Bukit Duri yang berbatasan dengan Sungai Ciliwung.
"Karena sudah lebih banyak (warga) yang pindah (ke Rusunawa Rawa Bebek). Kami enggak bisa tunggu lagi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.
Dia menyebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menganggarkan normalisasi Kali Ciliwung pada APBN 2016. Karena itu, normalisasi Kali Ciliwung harus terealisasi.
"Kamu ingat enggak kasus Kampung Pulo yang (normalisasi) berantakan gara-gara kami izinkan (penertiban) mundur seminggu sampai tiga minggu? Akhirnya pas (penertiban) mundur, hujan besar, alat berat jatuh. Pengerjaan Kampung Pulo terlambat jadinya," kata Ahok.
"Kalau kami kerjakan sekarang kan lumayan, berarti Bukit Duri akan bebas (banjir). Kalau kami tunda lagi, bisa tahun 2018 baru selesai," kata Ahok.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.