Djarot: Pendirian Rumah Ibadah Harus Disetujui 60 Orang Warga Sekitar

Kompas.com - 06/10/2016, 15:23 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri sekolah partai PDI-P, di Wisma Kinasih, Kecamatan Tapos, Jawa Barat, Sabtu (10/9/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat menghadiri sekolah partai PDI-P, di Wisma Kinasih, Kecamatan Tapos, Jawa Barat, Sabtu (10/9/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pendirian rumah ibadah harus mendapat persetujuan minimal dari 60 orang warga yang ada di wilayah tersebut.

Djarot menyebut aturan tersebut mengacu ke Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama.

"Kan ada peraturan bersama menteri menteri. Jamaahnya itu harus disetujui 90 orang ya, ada enggak? Kemudian warga sekitar 60 orang mendukung enggak," kata Djarot di Balai Kota, Kamis (6/10/2016).

Djarot mengatakan hal tersebut mengacu kepada adanya kasus permasalahan penolakan warga terhadap kegiatan ibadah di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Menurut Djarot, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan terbaru mengenai perkembangan kasus tersebut.

Djarot menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan agamanya masing-masing. Ia juga mengingatkan perlunya tetap menaati peraturan yang berlaku.

"Kalau bisa penuhi persyaratan dan warga bisa menerima kenapa tidak. Kan juga tempat ibadah bukan untuk maksiat kan, untuk kebaikan. Tapi tetap harus menyatu dengan warga sekitar," ujar Djarot.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam surat imbauan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 887/-1.856.21, yang menindaklanjuti surat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 018/B/FKUB-JS/IX/2016, dinyatakan bahwa bangunan rumah ibadah GBKP menggunakan bangunan rumah kantor dan tidak memiliki IMB.

Bangunan itu terletak di wilayah Rukun Tetangga (RT) 014, Rukun Warga (RW) 04, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa. Dalam surat yang ditandatangani Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi itu juga disampaikan bahwa masyarakat RW 04 Kelurahan Tanjung Barat keberatan dan menolak kegiatan peribadatan jemaat GBKP karena tidak sesuai dengan perizinan.

Surat itu menyatakan pada 22 Juni 2016, Kecamatan Jagakarsa dan pengurus gereja GBKP bersepakat dengan memberi waktu sampai tanggal 26 September 2016 untuk mengurus perizinan mendirikan rumah ibadah.

Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus gereja tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Kompas TV Menteri Agama: Peraturan Rumah Ibadah Tetap Diperlukan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.