Kompas.com - 10/10/2016, 13:44 WIB
Sejumlah pelaku usaha di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mogok kerja. Mereka keberatan dengan kebijakan Perum Perindo yang menaikan tarif sewa lahan di Muara Baru, Senin (10/10/2016). Kompas.com/David Oliver PurbaSejumlah pelaku usaha di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mogok kerja. Mereka keberatan dengan kebijakan Perum Perindo yang menaikan tarif sewa lahan di Muara Baru, Senin (10/10/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Perusahan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) yang menaikkan tarif sewa lahan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, membuat sejumlah pelaku usaha di kawasan tersebut geram.

Senin (10/10/2016) ini, sejumlah pelaku usaha di Pelabuhan Muara Baru menghentikan kegiatan operasionalnya. Ketua Paguyuban Perikanan Muara Baru, Tacmid Widiasto, menjelaskan, para pelaku usaha akan melakukan mogok kerja selama pihak Perum Perindo serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memiliki niat baik untuk berdiskusi dengan para pengusaha.

Rencananya, operasional kapal penangkap ikan akan dihentikan selama satu bulan. Sedangkan operasional pabrik akan dihentikan selama sepekan.

"Untuk kapal itu berhenti satu bulan, processing tujuh hari. Tapi ada juga pabrik yang tidak menghentikan operasionalnya karena terikat dengan buyer, tapi ini (mogok) sukarela dan tidak dipaksakan," kata Tacmid di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin.

Perum Perindo menaikkan tarif sewa lahan dari Rp 236 juta per hektar per tahun menjadi Rp 1,5 miliar per hektar per tahun. Tarif tersebut berlaku mulai 1 September 2016.

Perusahaan yang ingin memperpanjang kontrak lahan, kata Tacmid, harus melunasi pembayaran paling lambat pada 30 Oktober 2016. Bagi perusahaan yang tidak membayar, Perum Perindo meminta agar perusahaan tersebut membongkar atau memindahkan pabriknya ke tempat lain.

Tacmid mengemukan, sebanyak 20 pelaku usaha harus meninggalkan Pelabuhan Muara Baru. Padahal, kata Tacmid, sebagian pelaku usaha sudah mendapatkan izin untuk memperpanjang izin usaha. Namun, tanpa alasan yang jelas pembayaran tersebut dikembalikan.

Tacmid mengatakan pihak Perum Perindo tidak pernah memberikan alasan mengapa hal itu dilakukan.

"Ada yg sudah mendapatkan persetujuan perpanjangan, tetapi pembayarannya dikembalikan. Mereka tidak pernah transparan, mereka katakan harus dikosongkan tanpa alasan yang jelas," kata Tacmid.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 905, Pasien Meninggal 20 orang

UPDATE 6 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 905, Pasien Meninggal 20 orang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Bertemu Anies, AHY: Dulu Kami Berkompetisi, Sekarang Bersahabat

Megapolitan
Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Terminal Pulo Gebang Tak Batasi Keberangkatan Bus Berstiker Khusus Selama Periode Larangan Mudik

Megapolitan
John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

John Kei: Saya Minta Dibebaskan, Saya Tak Tahu Masalah Ini

Megapolitan
Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Minta Warga Tak Mudik, Anies: Ini Untuk Melindungi Semua

Megapolitan
Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Larangan Mudik, Polisi Paksa Putar Balik 1.070 Kendaraan di Tol Cikupa dan Cikarang Barat

Megapolitan
Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Pohon Tumbang Menimpa Mobil di Jalan Pajajaran Pamulang

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Larangan Mudik Lebaran Hari Pertama, Operasional AKAP di Terminal Poris Plawad Dihentikan

Megapolitan
John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

John Kei: Saya Tandatangan BAP karena Anak Saya Ditendang, Ditahan 3 Hari

Megapolitan
Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Hari Pertama Larangan Mudik, Ratusan Kendaraan yang Masuk Kota Bogor Diputar Balik

Megapolitan
Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Dishub DKI: Pergerakan Warga di Kawasan Jabodetabek Tak Perlu SIKM

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X