Kebijakan Gratis Naik Transjakarta, Cara Pemprov DKI Dorong Warga Gunakan Transportasi Publik

Kompas.com - 18/10/2016, 05:32 WIB
Bus transjakarta merek Scania dengan spesifikasi lower deck Kompas.com/Kurnia Sari AzizaBus transjakarta merek Scania dengan spesifikasi lower deck
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Transportasi Jakarta telah memperluas layanan gratis menggunakan bus transjakarta. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat.

Pasal 3 Pergub tersebut menyatakan kebijakan gratis naik transjakarta diterapkan untuk mewujudkan pelayanan transjakarta yang aman, nyaman, dan murah; mendukung warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari; dan menumbuhkan kesadaran warga untuk selalu menggunakan angkutan umum massal.

Pelayanan transjakarta secara gratis diberikan kepada masyarakat tertentu. Pergub yang diundangkan pada 19 Agustus 2016 itu menyebutkan ada 11 kategori masyarakat yang dapat menikmati layanan tersebut. (Baca: Penukaran Kartu untuk Gratis Naik Transjakarta Tidak Bisa Diwakilkan)

Kategori yang harus memiliki rekening Bank DKI

Ada lima kategori masyarakat yang diwajibkan memiliki rekening Bank DKI untuk gratis naik transjakarta. Lima kategori tersebut yakni PNS atau pensiunan PNS Pemprov DKI Jakarta, tenaga kontrak di lingkungan Pemprov DKI, siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta dengan besaran gaji sesuai UMP yang pembayarannya melalui Bank DKI, dan penghuni rusunawa.

Untuk dapat menikmati layanan tersebut, warga dengan kategori di atas harus menukarkan kartu ATM lama mereka ke kartu Jakcard Combo. Penukaran kartu dapat dilakukan sejak 10 Oktober 2016 di 17 kecamatan yang telah ditunjuk Bank DKI.

Saat registrasi atau melakukan penukaran, syarat-syarat yang harus dibawa yakni KTP beserta fotokopinya, buku tabungan, dan kartu ATM Bank DKI. Untuk PNS ada syarat tambahan, yakni membawa kartu ID, dan untuk pensiunan PNS membawa kartu identitas pensiun.

Kemudian, untuk karyawan swasta yang pembayaran gajinya melalui Bank DKI, mereka wajib membawa slip gaji. Karyawan swasta yang berhak mendapatkan Jakcard Combo adalah yang memiliki gaji pokok maksimal Rp 3,1 juta.

Pembuatan kartu Jakcard Combo akan selesai dalam waktu 10 hari setelah registrasi. Kartu tersebut diambil di kecamatan tempat registrasi dengan menunjukkan KTP dan menyerahkan kartu ATM yang lama. (Baca: Cara Mendapatkan "Jakcard Combo" untuk Naik Transjakarta Gratis)

Kategori yang harus mendaftar di halte transjakarta

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Pemkot Tangsel Belum Tarik Rem Darurat meski Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Kesal Diputus Cinta dan Ingin Peras Korban, Pria di Tangsel Ancam Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Pesimis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Pesimis Sirkuit Formula E Rampung 3 Bulan, Ketua DPRD: Ini Bukan Lintasan Tamiya

Megapolitan
Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

13 Orang Terpapar Covid-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara, Hanya Layani Urusan Mendesak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan hingga Sore

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

[POPULER JABODETABEK] Tender Formula E Dicurigai | Wakil Ketua DPRD Kompak Laporkan Ketua Dewan

Megapolitan
Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Keluarga Kakek 89 Tahun Korban Pengeroyokan Berharap Pelaku Lain Segera Ditangkap

Megapolitan
Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Bertambah 11 Kasus, Total 91 Orang Terpapar Omicron di Jakarta Selatan

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Digerebek Polisi, Pegawai Pinjol Ilegal Hanya Bisa Tertunduk dan Tutupi Wajah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Megapolitan
Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.