DPRD Sepakat Bahas Raperda Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Syaratnya

Kompas.com - 22/10/2016, 09:29 WIB
Rapimgab DPRD DKI Jakarta tentang keberlanjutan pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Teluk Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/10/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaRapimgab DPRD DKI Jakarta tentang keberlanjutan pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Teluk Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/10/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sepakat membahas kembali rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Teluk Jakarta.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersurat kepada DPRD DKI Jakarta untuk kembali melanjutkan pembahasan dua raperda yang tertunda, yaitu Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum legislatif membahas dua raperda tersebut.

Syaratnya, ada keterangan tertulis atau surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penghentian moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

"Sampai sekarang surat dari pemerintah pusat belum turun. Karena kemarin kan yang setop (moratorium reklamasi) itu pemerintah pusat," kata Taufik, saat memimpin rapat pimpinan gabungan, di Ruang Rapat Serbaguna DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Pada kesempatan itu, ia meminta seluruh pimpinan fraksi untuk menunggu adanya surat dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perdebatan di masyarakat.

Ia memprediksi surat dari pemerintah pusat akan diterima DPRD pada 27 Oktober mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta Darjamuni mengatakan, raperda RZWP3K berbeda dengan raperda kawasan strategis pantai utara.

RZWP3K, lanjut dia, mengatur tata ruang laut Provinsi DKI Jakarta yang dibagi menjadi empat kawasan. Adapun kawasan itu adalah kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut.

"Pemanfaatan laut di Jakarta saat ini belum ada payung hukumnya. Sebenarnya tidak ada masalah, karena sudah hampir paripurna sebanyak 2 kali tapi tidak kuorum, sehingga batal," kata Darjamuni.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaktif Covid-19, 1 Demonstran di Balai Kota Tangsel Diisolasi di Pusat Karantina

Reaktif Covid-19, 1 Demonstran di Balai Kota Tangsel Diisolasi di Pusat Karantina

Megapolitan
Kota Bogor Catat 30 Kematian akibat Covid-19 Hari Ini

Kota Bogor Catat 30 Kematian akibat Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Pengantar Makanan Online Meninggal Dalam Perjalanan, Bungkusan Jus Itu Masih Tergantung di Motor

Pengantar Makanan Online Meninggal Dalam Perjalanan, Bungkusan Jus Itu Masih Tergantung di Motor

Megapolitan
Kebutuhan Plasma Konvalesen Tinggi, PMI Kota Tangerang Siap Jemput Bola ke Kediaman Penyintas Covid-19

Kebutuhan Plasma Konvalesen Tinggi, PMI Kota Tangerang Siap Jemput Bola ke Kediaman Penyintas Covid-19

Megapolitan
Timbulkan Masalah dan Rugikan Masyarakat, Pemkot Bogor Peringati Kontraktor Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi

Timbulkan Masalah dan Rugikan Masyarakat, Pemkot Bogor Peringati Kontraktor Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi

Megapolitan
Mobil Ford Mustang 1966 Terbakar di Margaguna Raya, Pondok Indah

Mobil Ford Mustang 1966 Terbakar di Margaguna Raya, Pondok Indah

Megapolitan
Wagub DKI: Pasar Sangat Rentan Terjadi Penularan Covid-19 Dibanding Mal

Wagub DKI: Pasar Sangat Rentan Terjadi Penularan Covid-19 Dibanding Mal

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambar 278, Pasien Dirawat Sebanyak 7.171 Orang

UPDATE 26 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambar 278, Pasien Dirawat Sebanyak 7.171 Orang

Megapolitan
Wagub DKI: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 90 Persen

Wagub DKI: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 90 Persen

Megapolitan
Viral, Video Seorang Wanita Tipu Pemilik Warung Kelontong di Tambora dan Bawa Kabur Barang

Viral, Video Seorang Wanita Tipu Pemilik Warung Kelontong di Tambora dan Bawa Kabur Barang

Megapolitan
Penimbun Alkes di Jakbar Juga Naikkan Harga Obat Terapi Covid-19 Hampir 19 Kali Lipat

Penimbun Alkes di Jakbar Juga Naikkan Harga Obat Terapi Covid-19 Hampir 19 Kali Lipat

Megapolitan
Demonstran di Balai Kota Tangsel Tuntut agar Satpol PP yang Arogan terhadap Pedagang Ditindak

Demonstran di Balai Kota Tangsel Tuntut agar Satpol PP yang Arogan terhadap Pedagang Ditindak

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

Megapolitan
Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X