Dirjen Bina Pemerintahan Desa Dinilai Pantas Jadi Plt Gubernur Banten

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditunjuknya Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten dianggap tepat.

Sebab, jabatan yang dipegang Nata di Kemendagri dinilai pas dengan demografi provinsi tersebut.

(Baca juga: Sukseskan Pilkada, Pemprov Banten Gelontorkan Rp 270 Miliar ke KPUD dan Bawaslu)

Penilaian itu dilontarkan Gubernur Banten Rano Karno saat acara peresmian dan serah terima nota pelaksana tugas Nata sebagai Plt Gubernur Banten di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (26/10/2016).

"Basic Provinsi Banten ada 1.500 desa, beliau kan memang ahlinya di situ. Jadi saya pikir tepat menunjuk Pak Menteri menunjuk beliau sebagai Plt," kata Rano saat ditemui seusai acara.

Nata menjadi pejabat pengisi sementara kursi Gubernur Banten terhitung mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Jabatan Gubernur Banten untuk sementara ditinggal oleh Rano yang harus cuti selama masa kampanye menghadapi Pilkada Banten 2017.

"Artinya ini kan bagian lepas dari pada siapa. Ini makanya beliau berlaku sampai definitifnya gubernur dan wakil gubenur siapalah yang menjadi," ujar Rano.

(Baca juga: Pesan Rano Karno untuk Plt Gubernur Banten)