Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Kalau Harga Barang Naik, UMP Naik, Tetap Terasa Berat

Kompas.com - 28/10/2016, 14:11 WIB
David Oliver Purba

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjelaskan kenaikan upah harusnya diimbangi dengan penurunan harga kebutuhan pokok. Menurut Anies, meski terjadi kenaikan upah, hal itu tidak akan terlalu dirasakan warga Ibu Kota jika harga bahan pokok masih tetap mahal.

"Kalau harga (barang) naik, meskipun UMP (upah minimum provinsi) naik, ya tetap terasa berat. Tapi kalau harga turun, maka dengan uang yang sama bisa mendapatkan barang lebih banyak," ujar Anies saat mengunjungi Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2016).

Pernyataan Anies itu menanggapi UMP 2017 sebesar Rp 3.355.750 yang telah disahkan Pemprov DKI. Terkait apakah UMP tersebut telah sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta, Anies enggan menjawab.

(Baca: UMP DKI 2017 Diteken, Ahok Minta Buruh Tak Mogok Massal)

Namun, Anies menilai harus ada kajian mendalam untuk penetapan UMP tersebut dilihat dari sisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 dan kebutuhan masyarakat.

"Ya nanti kita lihat lagi. Tapi yang pasti dua-duanya (harus dikaji)," ujar Anies.

Sehari jelang cuti kampanye, Kamis (27/10/2016), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menetapkan nilai upah minimum provinsi (UMP) 2017 sebesar Rp 3.355.750.

Penetapan UMP tersebut mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kompas TV Gubernur Ahok Tetapkan UMP DKI Rp 3,3 Juta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com