Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada DKI 2017 Membuat Pilkada Serentak di Daerah Lain Kurang Variatif

Kompas.com - 28/10/2016, 15:42 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai Pilkada DKI 2017 membuat variasi setiap daerah pada Pilkada Serentak tidak terjadi. Masykurudin melihat banyak orang hanya membicarakan Pilkada DKI 2017.

"Pilkada yang sesungguhnya adalah cerminan dari masing-masing daerah dan variasinya berbeda, ternyata itu sama sekali tidak terjadi. Hampir setiap hari kita justru mendengar pilkada itu hanya dari satu daerah saja (Jakarta)," ujar Masykurudin dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).

Masykurudin menuturkan, masyarakat di daerah lain kebanyakan justru membicarakan Pilkada DKI. Dia menilai masyarakat lebih hapal dengan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Sekarang ini lama-lama kita merasakan Pilkada (serentak) 2017 kehilangan konteks karena variasi dari masing-masing daerah yang sesungguhnya secara undang-undang sudah dilegitimasi tidak terlalu kita rasakan," kata dia.

Melihat kondisi tersebut, Masyukurudin menyebut semua pihak harus kembali mengevaluasi konteks demokrasi. (Baca: Pilkada DKI Jakarta Dominasi Pemberitaan dan Perhatian Masyarakat)

"Dalam konteks ini, kita bisa mengevaluasi kembali bahwa sesungguhnya konteks demokrasi yang lebih lebih luas nyata-nyatanya terkurangi," ucap Masykurudin.

Pilkada Serentak 2017 sudah memasuki masa kampanye mulai Jumat ini. Masa kampanye akan berlangsung sampai dengan 11 Februari 2017. Sementara pemungutan suara dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Pilkada 2017 digelar serentak di 101 daerah di Indonesia.

Kompas TV Tokoh Agama Berkumpul Serukan Pilkada Damai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com