Ahok: KJP Sudah Sesuai Kebutuhan Jakarta, kalau Didobel KIP, Jadi Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi pernyataan calon gubernur DKI, Anies Baswedan, terkait realisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tak sampai ke Ibu Kota.

Ahok mengatakan, siswa sudah mendapakan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebelum adanya alokasi KIP.

Lagipula, kata dia, besaran dana KJP sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di Ibu Kota.

"Besaran KJP sudah sesuai, mencukupi kebutuhan Jakarta sesuai kajian World Bank. Kalau didobel KIP jadi berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan," kata Ahok, kepada Kompas.com, Minggu (30/10/2016).

(Baca juga: Kata Tim Pemenangan Ahok-Djarot soal Anies yang Sebut Gubernur DKI Tolak KIP )

Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah meminta Bank Dunia untuk membantu menghitung kebutuhan pendidikan siswa di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta kemudian menyiapkan sejumlah anggaran untuk alokasi KJP.

"DKI sudah siap dananya semua. Ini biar mudah dan cepat membaginya," kata Ahok.

Dengan demikian, lanjut dia, lebih baik dana KIP bagi siswa di Jakarta dialokasikan untuk siswa di daerah lainnya yang lebih membutuhkan.

Ahok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya bisa membagikan KJP sekaligus KIP. Namun, ia mempertimbangkan asas keadilan.

"Tapi sesuai asas keadilan, hal itu tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan. Jadi lebih baik (KIP) disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok.

Anies sebelumnya merasa heran dengan Ahok yang menolak program KIP untuk direalisasikan ke Jakarta.

Padahal, menurut Anies, KIP merupakan program Presiden Joko Widodo.

(Baca juga: Tanggapan Djarot atas Pernyataan Anies yang Sebut Gubernur DKI Tolak KIP)

Hal itu disampaikan Anies saat mengunjungi warga Jalan Penganten Ali, RT 11 RW 06, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (29/10/2016) malam.

Ia mengatakan, penolakan ini berlangsung saat dia masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Saat masih menjabat menteri tersebut, Anies yang mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta.

"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan," ujar Anies.

Anies berjanji akan mengizinkan siswa mendapat KIP dan KJP jika menjadi Gubernur DKI Jakarta mendatang.