Kompas.com - 21/11/2016, 09:40 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersama tim pemenangan pasangan calon Ahok-Djarot akan memberi keterangan kepada penyidik di Mapolda Metro Jaya, Senin (21/11/2016) sore ini, terkait kasus penghadangan kampanye Djarot di Kembangan Utara, Jakarta Barat, pada 9 November 2016.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menemukan unsur pidana yang dilakukan beberapa pihak saat Djarot berkampanye di Kembangan Utara itu.

Penghadang menghadang Djarot dengan alasan ada dugaan penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta yang juga pasangan Djarot, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat itu, Djarot sempat menemui orang yang berperan sebagai komandan aksi penolakan itu.

Djarot meminta agar dirinya tak dihalangi berkampanye dan mengimbau warga mengikuti proses hukum yang berlaku terkait kasus dugaan penistaan agama. Namun akhirnya penghadangan itu berhasil menggagalkan Djarot untuk berkampanye di Kembangan Utara.

Tim pemenangan Ahok-Djarot melaporkan hal itu kepada Bawaslu DKI Jakarta. Setelah beberapa kali memanggil pelapor dan terlapor, Bawaslu DKI Jakarta menyatakan penghadangan kampanye Djarot di Kembangan Utara sebagai pelanggaran pidana. Kasus itu kemudian dilimpahkan ke pihak kepolisian.

Penghadangan kampanye merupakan tindakan melawan hukum. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Di dalam Pasal 187 Ayat 4, disebutkan tiap orang yang menghalangi jalannya kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.

Wali Kota Diduga Langgar Kode Etik

Selain adanya unsur pidana itu, ada dugaan pelanggaran lain terkait aksi penghadangan kampanye Djarot di Kembangan Utara itu. Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi, yang datang ke lokasi kampanye Djarot untuk mengamankan wilayah diduga telah melanggar kode etik.

Pasalnya, sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Anas harus bertindak netral. Panwaslu Jakarta Barat akan mengirimkan surat hasil kajian mereka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Masih Minimnya Perubahan KTP Warga Terdampak Perubahan Jalan hingga Polda Metro Bangun Ring Tinju

[POPULER JABODETABEK] Masih Minimnya Perubahan KTP Warga Terdampak Perubahan Jalan hingga Polda Metro Bangun Ring Tinju

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Ditemukan Tewas di Kediamannya, Saksi: Keluar Darah dari Hidung dan Telinga

Kondisi Polisi yang Ditemukan Tewas di Kediamannya, Saksi: Keluar Darah dari Hidung dan Telinga

Megapolitan
Seorang Polisi Ditemukan Tewas di Kediamannya di Depok

Seorang Polisi Ditemukan Tewas di Kediamannya di Depok

Megapolitan
Curahan Hati Warga Rusun Jatinegara Barat, Rawat Cucu yang Sempat Dibuang Anaknya, Kini Hendak Diusir

Curahan Hati Warga Rusun Jatinegara Barat, Rawat Cucu yang Sempat Dibuang Anaknya, Kini Hendak Diusir

Megapolitan
Cegah PMK, Ratusan Hewan Kurban di Jaksel Disuntik Vaksin

Cegah PMK, Ratusan Hewan Kurban di Jaksel Disuntik Vaksin

Megapolitan
Tembok Toko Sepanjang 17 Meter Roboh di Cakung Dampak Perbaikan Saluran Air, Akses Jalan ke 4 RT Terputus

Tembok Toko Sepanjang 17 Meter Roboh di Cakung Dampak Perbaikan Saluran Air, Akses Jalan ke 4 RT Terputus

Megapolitan
Ragam Cara Warga DKI Protes Perubahan Nama Jalan: Tolak KTP Baru hingga Tutupi Plang dengan Kertas

Ragam Cara Warga DKI Protes Perubahan Nama Jalan: Tolak KTP Baru hingga Tutupi Plang dengan Kertas

Megapolitan
Penanda Sapi Sehat, Hewan Kurban di Tanjung Priok Diberi Pita Warna-warni

Penanda Sapi Sehat, Hewan Kurban di Tanjung Priok Diberi Pita Warna-warni

Megapolitan
Tembok Toko Roboh, Akses Jalan 300 Kepala Keluarga di Cakung Terputus

Tembok Toko Roboh, Akses Jalan 300 Kepala Keluarga di Cakung Terputus

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Bekasi dan Depok Diguyur Hujan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Bekasi dan Depok Diguyur Hujan Sepanjang Hari

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bekasi Juli 2022

Megapolitan
Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi 'Booster' Covid-19

Wagub DKI Imbau Warga Segera Lakukan Vaksinasi "Booster" Covid-19

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Jakarta Timur Juli 2022

Megapolitan
Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Lokasi Vaksin Booster di Bogor Juli 2022

Megapolitan
2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

2.050 Kasus PMK di Provinsi Banten, Terbanyak di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.