Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sumarsono: Jangan Merasa APBD Itu Dimiliki Eksekutif Saja...

Kompas.com - 25/11/2016, 12:49 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono heran jika disebut merombak KUA-PPAS DKI 2017. Dia menganggap wajar jika ada perubahan KUA-PPAS setelah pembahasan dengan DPRD DKI.

Untuk diketahui, nilai KUA-PPAS DKI 2017 mencapai Rp 70,28 triliun setelah ada kesepakatan dengan DPRD DKI. Nilainya bertambah Rp 2 triliun dari draft KUA-PPAS yang diajukan eksekutif ke DPRD DKI sebelumnya.

"Kita jangan merasa APBD itu dimiliki eksekutif saja. Itu milik berdua, eksekutif dan legislatif yang mewakili seluruh rakyat," ujar Sumarsono di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jumat (25/11/2016).

Sumarsono mengatakan, kesepakatan dengan legislatif adalah hal penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggaran pun harus disepakati bersama DPRD DKI. Tidak boleh disusun sendiri oleh Pemprov DKI sebagai eksekutif.

Dengan adanya proses pembahasan dengan DPRD, Sumarsono mengatakan wajar jika terjadi perubahan nilai anggaran. Apalagi, perubahan dalam KUA-PPAS DKI 2017 ini karena ada penambahan pendapatan.

"Dengan peningkatan ini, kita harapkan setidaknya sarana dan prasarana tambah, kemudian lahan tidak lagi ada problem dan bisa dibangun untuk penambahan rusun dan taman," ujar Sumarsono.

Sumarsono juga membantah telah merombak KUA-PPAS seperti yang disampaikan oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selain perubahan nilai KUA-PPAS, dia merasa tidak ada lagi yang berubah.

Bahkan, Sumarsono malah melakukan perepatan pembahasan agar APBD DKI bisa sah tepat waktu.

"Saya tidak tahu yang dirombak yang mana, yang jelas saya membantu mempercepat," kata dia.

Kompas TV Inilah Sosok Plt Gubernur DKI Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi : Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

4 Pelaku Sudah Ditangkap, Mobil Curian di Tajur Bogor Belum Ditemukan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com